Tokoh Pengendali Pegunungan Tengah Minta Polisi hingga KPK Usut Dana Otsus Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Pengendali Masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Sem Kogoya, meminta kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama.

Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua serta perwakilan KPK di Papua, juga diminta memeriksa aliran dana Otsus hingga hasil akhir penggunaannya.

"Saya minta agar penegak hukum, Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, dan KPK untuk segera menegakkan hukum yang tegas, supaya Otsus jilid II nanti masyarakat Papua ini aman dan bisa membangun," ujarnya di Jayapura, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Gedung Keuangan di Papua Telan Anggaran Rp 244 Miliar, Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban

Sem mengaku tidak pernah merasakan kue bernama Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat Pemerintah Provinsi Papua.

"Saya sebagai tokoh tidak tau ke mana dan di mana dana itu," kata dia kepada Tribun-Papau.com.

Menurutnya, seluruh masyarakat Papua baik dari wilayah pegunungan hingga pesisir juga merasakan hal yang sama.

Baca juga: Kekayaan Gubernur Lukas Enembe yang Dilaporkan ke KPK Rp 31,2 Miliar: Berikut Sumbernya

"Masyarakat Papua, dari gunung sampai pantai mereka hanya tau nilai Otsus, sementara Otsus yang pemerintah pusat anggarkan ini, siapa yang kelola dan gunakan," tanya Sem, heran.

Tidak hanya itu, Sem mengaku sering kali mendengar banyak kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana Otsus, namun tidak pernah diusut serius instansi penegak hukum.

Baca juga: OPM Keluarkan Ultimatum Jelang 1 Desember, Tokoh Adat Tolak Perayaan Hari Jadi Papua Merdeka

"Saya juga lihat banyak kasus di Papua ini belum tuntas sampai sekarang ini," ungkapnya.

Karena itu, Sem Kogoya berharap agar penegak hukum di Papua segera merespon permintaan masyarakat atas persoalan tersebut. (*)