HUT OPM

OPM Keluarkan Ultimatum Jelang 1 Desember, Tokoh Adat Tolak Perayaan Hari Jadi Papua Merdeka

Sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan di Papua.

(KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA)
Pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora saat demo di Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan ultimatum  usai menyerang Pos TNI yang menyebabkan gugurnya Sertu Ari Baskoro di Distrik Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu (20/11/2021).

Serangan itu dilancarkan menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai peringatan Kemerdekaan Papua Barat.

Ulitimatum itu disampaikan Panglima Tentara OPM wilayah Yahukimo Elkius Kobak yang menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan.

Menyikapi hal ini, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memastikan ultimatum yang dikeluarkan Tentara Pembebasan PNPB-OPM hanyalah propaganda atau  pernyataan politik semata.

Baca juga: Ramai Penolakan Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka, Herman Yoku: OPM Hanya Keliru Bermimpi

"Itu kan pernyataan politik versi mereka, dan kita tidak bisa menelan itu serta-merta sebagai opini yang membuat kita harus takut," kata Didimus melalui gawaynya kepada Tribun-Papua.com pada Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan.

"Pernyataan mereka ini bukan hanya itu, kejadian-kejadian sebelumnya juga pernyataan seperti itu ada, kita tidak bisa terpengaruh atau termakan dengan kondisi pelayanan kita secara formal," ungkapnya.

Sebagai kepala daerah, dirinya akan terus memberikan imbauan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Didimus juga tidak menghendaki terjadinya kekacauan ataupun konflik di Kabupaten Yahukimo.

"Kami ingin masyarakat bisa membangun dirinya dalam meningkatkan taraf hidup dan bisa mengelolah kekayaan alam yang ada untuk kesehjateraan," pungkasnya.

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengumumkan empat poin dalam ultimatum yang dikeluarkan pihaknya, lewat siaran resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Selasa (23/11/2021).

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan ijin pembangunan Mako Brimob di Yahukimo serta Koramil di Suru-suru.
  2. Berhenti Kepala Suku serta Intelektual yang terus menjadi Penghianat.
  3. Masyarakat non Papua segera tinggalkan Yahukimo karena Yahukimo termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti.
  4. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggot TNI/Polri, karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. 
  5. Baca juga: Tegaskan Papua NKRI, Pemuda Saireri: Jaga Keamanan Jelang HUT OPM 1 Desember

  6. Ondoafi Besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku.
    Ondoafi Besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku. (Tribun-Papua.com/Calvin Erari)

Di Jayapura, sejumlah tokoh masyarakat Papua menolak tegas 1 Desember sebagai hari jadi OPM.

Mereka menyatakan sikap tidak mau terjebak propaganda OPM yang mengiming-imingi kemerdekaan penuh bagi Papua Barat seperti didengungkan selama ini.

Sebagian dari tokoh menilai sejarah peringatan HUT OPM adalah sebuah kekeliruan besar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved