HUT OPM

OPM Keluarkan Ultimatum Jelang 1 Desember, Tokoh Adat Tolak Perayaan Hari Jadi Papua Merdeka

Sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan di Papua.

(KOMPAS.com/CYNTHIA LOVA)
Pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora saat demo di Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). 

Bahkan, ada tokoh agama yang dulunya berafiliasi dengan OPM, kini menolak organisasi tersebut sebagai roda perjuangan.

OPM dinilai kerap membuat kekacauan dengan membenarkan cara-cara kekerasan.

Baca juga: Jenderal Andika Kunjungi Papua Pekan Depan, Bahas Pelanggaran HAM dan Penanganan KKB?

Belakangan, penolakan pun semakin masif di sejumlah wilayah Papua oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Anggota Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku, satu di anatara tokoh masyarakat Keerom, misalnya, menilai hari jadi OPM adalah keliru.

Dirinya adalah salah seorang saksi sejarah Papua yang masih hidup hingga sekarang.

"1 Desember yang selama ini diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, adalah kekeliruan dan juga penipuan sejarah yang terus dipelihara hingga saat ini," Kata Herman kepada Tribun-Papua.com, Jumat (26/11/2021).

Dia mengatakan hal tersebut telah membodohi sebagian kecil generasi muda Papua yang percaya dengan sejarah yang salah itu.

Menurutnya, bendera bintang kejora yang saat ini diklaim sebagai Bendera Negara West Papua sebenarnya adalah bendera klub sepak bola dari Kampung Nafri.

Baca juga: Kecewa Implementasi Otsus, Ini Maksud Lukas Enembe Menarik Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa

TOLAK HUT OPM - Tokoh adat wilayah Kabupaten Keerom menggelar deklarasi dan menyatakan sikap menolak peringatan HUT Papua Barat 1 Desember.
TOLAK HUT OPM - Tokoh adat wilayah Kabupaten Keerom menggelar deklarasi dan menyatakan sikap menolak peringatan HUT Papua Barat 1 Desember. (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Di Kabupaten Keerom, para tokoh masyarakat sudah tidak mau lagi tertipu propaganda OPM soal mimpi kemerdekaan Papua Barat.

Seorang mantan kombatan TPN OPM di wilayah ini bahkan menolak tegas yang berbau OPM, termasuk klaim hari jadinya.

Kombatan yang tak mau disebut namanya itu telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejak lama.

Baca juga: Tokoh Masyarakat Minta Polisi, Jaksa dan KPK Usut Penggunaan Dana Otsus Papua

Ada 5 poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan soal menolak tegas OPM:

  1. Mengajak seluruh elemen masyarakat Papua khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia untuk menolak HUT OPM pada tanggal 1 Desember.
  2. Meminta kepada semua pihak keamanan agar dapat menindak tegas setiap adanya kelompok yang akan merayakan HUT OPM.
  3. Menolak dengan tegas kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan.
  4. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI sudah final dan Papua tetap berada dalam pangkuan NKRI.
  5. Papua tetap merah putih, Papua NKRI, Papua Damai. (*)
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved