OPM Keluarkan Ultimatum Jelang 1 Desember, Tokoh Adat Tolak Perayaan Hari Jadi Papua Merdeka

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan ultimatum  usai menyerang Pos TNI yang menyebabkan gugurnya Sertu Ari Baskoro di Distrik Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Sabtu (20/11/2021).

Serangan itu dilancarkan menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai peringatan Kemerdekaan Papua Barat.

Ulitimatum itu disampaikan Panglima Tentara OPM wilayah Yahukimo Elkius Kobak yang menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan.

Menyikapi hal ini, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memastikan ultimatum yang dikeluarkan Tentara Pembebasan PNPB-OPM hanyalah propaganda atau  pernyataan politik semata.

Baca juga: Ramai Penolakan Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka, Herman Yoku: OPM Hanya Keliru Bermimpi

"Itu kan pernyataan politik versi mereka, dan kita tidak bisa menelan itu serta-merta sebagai opini yang membuat kita harus takut," kata Didimus melalui gawaynya kepada Tribun-Papua.com pada Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan.

"Pernyataan mereka ini bukan hanya itu, kejadian-kejadian sebelumnya juga pernyataan seperti itu ada, kita tidak bisa terpengaruh atau termakan dengan kondisi pelayanan kita secara formal," ungkapnya.

Sebagai kepala daerah, dirinya akan terus memberikan imbauan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Didimus juga tidak menghendaki terjadinya kekacauan ataupun konflik di Kabupaten Yahukimo.

"Kami ingin masyarakat bisa membangun dirinya dalam meningkatkan taraf hidup dan bisa mengelolah kekayaan alam yang ada untuk kesehjateraan," pungkasnya.

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengumumkan empat poin dalam ultimatum yang dikeluarkan pihaknya, lewat siaran resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Selasa (23/11/2021).

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan ijin pembangunan Mako Brimob di Yahukimo serta Koramil di Suru-suru.
2. Berhenti Kepala Suku serta Intelektual yang terus menjadi Penghianat.
3. Masyarakat non Papua segera tinggalkan Yahukimo karena Yahukimo termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti.
4. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggot TNI/Polri, karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. 

5. Baca juga: Tegaskan Papua NKRI, Pemuda Saireri: Jaga Keamanan Jelang HUT OPM 1 Desember

6. 

Di Jayapura, sejumlah tokoh masyarakat Papua menolak tegas 1 Desember sebagai hari jadi OPM.

Mereka menyatakan sikap tidak mau terjebak propaganda OPM yang mengiming-imingi kemerdekaan penuh bagi Papua Barat seperti didengungkan selama ini.

Sebagian dari tokoh menilai sejarah peringatan HUT OPM adalah sebuah kekeliruan besar.

Bahkan, ada tokoh agama yang dulunya berafiliasi dengan OPM, kini menolak organisasi tersebut sebagai roda perjuangan.

OPM dinilai kerap membuat kekacauan dengan membenarkan cara-cara kekerasan.

Baca juga: Jenderal Andika Kunjungi Papua Pekan Depan, Bahas Pelanggaran HAM dan Penanganan KKB?

Belakangan, penolakan pun semakin masif di sejumlah wilayah Papua oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Anggota Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku, satu di anatara tokoh masyarakat Keerom, misalnya, menilai hari jadi OPM adalah keliru.

Dirinya adalah salah seorang saksi sejarah Papua yang masih hidup hingga sekarang.

"1 Desember yang selama ini diklaim sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat, adalah kekeliruan dan juga penipuan sejarah yang terus dipelihara hingga saat ini," Kata Herman kepada Tribun-Papua.com, Jumat (26/11/2021).

Dia mengatakan hal tersebut telah membodohi sebagian kecil generasi muda Papua yang percaya dengan sejarah yang salah itu.

Menurutnya, bendera bintang kejora yang saat ini diklaim sebagai Bendera Negara West Papua sebenarnya adalah bendera klub sepak bola dari Kampung Nafri.

Baca juga: Kecewa Implementasi Otsus, Ini Maksud Lukas Enembe Menarik Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa

Di Kabupaten Keerom, para tokoh masyarakat sudah tidak mau lagi tertipu propaganda OPM soal mimpi kemerdekaan Papua Barat.

Seorang mantan kombatan TPN OPM di wilayah ini bahkan menolak tegas yang berbau OPM, termasuk klaim hari jadinya.

Kombatan yang tak mau disebut namanya itu telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejak lama.

Baca juga: Tokoh Masyarakat Minta Polisi, Jaksa dan KPK Usut Penggunaan Dana Otsus Papua

Ada 5 poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan soal menolak tegas OPM:

1. Mengajak seluruh elemen masyarakat Papua khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia untuk menolak HUT OPM pada tanggal 1 Desember.
2. Meminta kepada semua pihak keamanan agar dapat menindak tegas setiap adanya kelompok yang akan merayakan HUT OPM.
3. Menolak dengan tegas kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI sudah final dan Papua tetap berada dalam pangkuan NKRI.
5. Papua tetap merah putih, Papua NKRI, Papua Damai. (*)