Tokoh Masyarakat Minta Polisi, Jaksa dan KPK Usut Penggunaan Dana Otsus Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sejumlah tokoh adat, agama, dan tokoh pemuda Papua meminta jajaran kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama.

Permintaan ini juga berlaku bagi Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi di Bumi Cenderawasih.

Ondoafi besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku, satu di antara tokoh masyarakat Papua meminta para penegak hukum serius mengusut transparansi penggunaan Dana Otsus.

Baca juga: Kecewa Implementasi Otsus, Ini Maksud Lukas Enembe Menarik Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa

"Saya minta para penegak hukum mulai dari Kapolda Papua dan jajaran Kapolres, Kejati Papua, hingga KPK agar dapat memeriksa penggunaan Dana Otsus Papua selama 20 tahun kemarin. Ini tidak boleh ada pembiaran," ujar Herman dalam jumpa pers yang dihadiri Tribun-Papua.com, di bilangan Abepura, Kota Jayapura, Kamis (25/11/2021).

Di tempat yang sama, Ketua Barisan Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Max Abner Ohee meminta para penegak hukum melakukan tindakan tegas atas pengelolaan anggaran di Papua. 

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

"Kapolda Papua, BPK dan KPK untuk bisa menindak dan menyelesaiakan kasus-kasus karupsi di tanah Papua, sebab perbuatan-perbuatan seperti ini hanyalah menyikasa rakyat, setidaknya satu atau dua kasus bisa dimunculkan, agar publik bisa mengetahuinya," ujarnya.

Mewakili tokoh agama, Sekertaris Umum Gereja Kingmi Indonesia, Yones Wenda mengakui pihaknya tidak pernah merasakan ataupun melihat wujud nyata Dana Otsus Papua tahap pertama.

"Dana Otsus ini nilainya sangat besar tetapi kita hanya dengar nilai saja dan uangnya tidak ada. Masyarakat kecil tidak pernah rasakan."

Baca juga: Nelson Alom Beberkan Kunci di Balik Garangnya Kembali Penampilan Persipura

"Oleh sebab itu kami sebagai tokoh gereja mohon untuk perlu dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Otsus ini," pungkansya.

Selain itu, sejumlah tokoh Papua ini meminta adanya pertemua para tokoh masyarakat Papua bersama pemerintah pusat, lalu membuat satu aturan agar manfaat Dana Otsus bisa dirasakan langsung masyarakat Papua. (*)