Lagi, Tokoh Agama di Papua Minta Polisi dan Jaksa Usut Penggunaan Dana Otsus

Laporan Jurnalis Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sekertaris umum Sinode Kigmi Indonesia, Yones Wenda meminta Polda dan Kejaksaan Papua mengusut penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahap pertama.

"Kami tokoh gereja mohon dan minta kepada Kapolda, Kejaksaan Papua untuk membentuk tim untuk atasi penggunaan dana otsus," kata Yones kepada Tribun-Papua.com, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, perlu ada tindakan-tindakan tegas kepada pihak ataupun oknum yang menggunakan dana tersebut.

Baca juga: Sejumlah Tokoh di Papua Minta Polisi Hingga KPK Periksa Penggunaan Dana Otsus

"Orang-orang seperti begini harus ditangkap dan diproses. Jangan biarkan begini, karena kalau besok dana besar turun lagi sama saja, masyarakat tidak rasakan itu," ujarnya.

Menurut Yones, dirinya juga selalu mendengar terkait besarnya anggaran Otsus yang ditrunkan ke Papua, namun dana tersebut tidak pernah tersentuh sampai ke masyarakat.

"Saya selalu dengar dari pejabat provinsi dan kabupaten di Papua, seperti Bupati, Kepala Dinas, Distrik dan Kampung soal Dana Otsus yang besar, namun kami hanya dengar saja, tapi uang itu masyarakat kecil tidak rasakan," jelasnya.

Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Diminta Tempatkan Prajurit yang Peka Bertugas di Papua

Padahal, lanjut Yones, pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kesehjateraan masyarakat di Papua.

"Pemerintah bilang uang itu untuk kesehjateraan masyarakat, seperti mereka yang tidak mampu, bisa digunakan untuk membiyai anak-anak sekolah atau keperluan hidup mereka."

"Tapi sampai sekarang uang itu kami tidak tau, bahkan saya sendiri tidak pernah merasakan uang Otsus itu," ujarnya.

Baca juga: Jenderal Dudung Minta Prajuritnya Rangkul KKB, DPR: Koordinasi Satu Atap, Bukan Satgas Gado-gado

Karena itu, sebagai tokoh agama di Papua, Yones Wenda menyarankan agar kucuran dana tersebut dialokasikan langsung ke rekening masing-masing kepala keluarga di Papua.

"Kami tokoh gereja minta kalau bisa anggaran Otsus jangan lagi kasih ke bupati, kepala distrik dan kepala kampung, tapi langsung ke rekening setiap kepala keluarga," pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi sipil meminta aparat penegak hukum memeriksa aliran dana Otsus selama 20 tahu pertama.

Sebab, mereka tidak merasakan dampak signifikan dari Dana Otsus bagi masyarakat Papua. (*)