KKB Papua
Jenderal Dudung Minta Prajuritnya Rangkul KKB, DPR: Koordinasi Satu Atap, Bukan Satgas Gado-gado
Bobby menyatakan, keinginan Dudung tersebut juga dapat membuat penanganan konflik di Papua menjadi satu atap.
TRIBUN-PAPUA.COM - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizal menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta prajuritnya untuk merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Menurutnya, Dudung Abdurachman berupaya melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua.
"Ini pendekatan humanis dan memastikan yang dikedepankan civil justice, bukan act of war seperti yang dikhawatirkan," ujar Bobby, dalam diskusi virtual yang digelar pada Minggu (28/11/2021).
Bobby menyatakan, keinginan Dudung tersebut juga dapat membuat penanganan konflik di Papua menjadi satu atap.
Baca juga: Komandan KKB Papua Demius Magayang Terlibat Pembunuhan Staf KPU Hingga Prajurit TNI di Yahukimo
Mengingat, dalam penanganan konflik di Bumi Cenderawasih, terdapat beragam aparat keamanan dan pertahanan yang dilibatkan dalam satuan tugas (satgas).
Dalam konteks ini, Bobby menyebut mereka sebagai "satgas gado-gado" karena aparat Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, hingga Polri diterjunkan secara bersamaan.
"Kita kadang-kadang bingung juga, kok ada BIN, ada polisi, ada TNI. TNI-nya juga macam-macam, bukan Rider saja, ada yang lain, ini kiranya dengan Pak Dudung tersebut mungkin ini akan menguatkan koordinasi satu atap," kata Bobby.
Baca juga: Jenderal Dudung Ungkap Keinginannya Tumpas Radikalisme dan Terorisme Seperti Orde Baru
Di sisi lain, Bobby juga menyebutkan, postur pertahanan TNI di Papua masih kurang sekitar 3.000 prajurit.
"Secara formasi masih kurang 3.000 personel di sana (Papua), kurang. Postur keamanan di Papua itu masih sangat kurang," kata Bobby.
Bobby menilai, postur pertahanan di Papua mempunyai formasi ideal apabila merujuk pada sebuah lokasi atau demografi.
Misalnya, adanya pos militer di setiap 500 meter atau 5 kilometer di setiap wilayah.
Salah satu fungsi keberadaan pos ini adalah untuk menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain.
Baca juga: Ramai Penolakan Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka, Herman Yoku: OPM Hanya Keliru Bermimpi
Hanya saja, ia menilai bahwa masih ada lokasi yang belum terkoneksi satu sama lain karena postur pertahanan yang masih kurang. Untuk itu, ia meminta postur pertahanan di Papua harus ditambah.
Apalagi, faktor alam di Papua umumnya menjadi dominasi KKB.
"Wilayah vegetasi alamnya merupakan faktor dominan, bukan kemampuan bersenjata para KKB tersebut, sehingga perlu sistem pertahanan regional yang lebih rapat," imbuh Bobby.
(*)