Komunitas Papua Anti Korupsi : Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana PON XX

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Papua, Kamis (9/12/2021).

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan elemen di Kota Jayapura.

“Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Baca juga: 3 Bulan Mengungsi Pasca tewas 4 Anggota TNI di Kisor, Komnas HAM Fasilitas Warga Kembali Kerumahnya

Berkaitan dengan perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja.

KOMPAK juga menuntut penyelidikan lebih mendalam atas dugaan korupsi dana Pekan olahraga Nasional (PON) XX Oktober silam.

Diawal Oktober, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun.

Baca juga: Pemuda Tolikara Gelar Turnamen Futsal se-Papua dan Papua Barat di Jayapura

“Dana yang sangat besar namun meninggalkan banyak persoalan. Terutama tunggakan pembayaran honor para tenaga relawan, media, dan pihak ketiga lainnya,”ujarnya melalui rilis pers yang diterima.

KOMPAK mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap koruptor dana Otonomi Khusus dan meminta pejabat korup di Papua, segera ditangkap.

“Pejabat yang diharapkan bekerja dengan benar, telah menciderai kepercayaan rakyat menggelapkan uang Negara,”ujarnya.

Baca juga: Dalam Rangka Hari Juang, Ratusan Personel TNI Donorkan Darah di Kodim 1707/Merauke

KOMPAK berharap pemerintah segera melengser/mengganti para pejabat yang terindikasi korup, juga pejabat dengan kinerja rendah yang berpeluang melakukan korupsi uang negara.

Dalam kesempatan itu, KOMPAK meminta Gubernur Lukas Enembe, DPR Papua, serta aparat penegak hukum, bergandengan tangan memberantas korupsi yang mengakar, menjalar massif di Papua.

Baca juga: Kepiting Sulit Dicari, RM Seafood Mas Yono Merauke Tetap Pertahankan Harga

“Dengan segera, para pemimpin Papua menetapkan batas waktu penyelesaian berbagai dugaan tindak korupsi yang berlangsung bertahun tahun. KOMPAK menyerukan, apabila tidak mampu menuntaskan masalah korupsi, segera mundur dari jabatan,” katanya.

Unjuk rasa berlangsung tertib ditengah arus lalulintas yang dapat di Kota Abepura, Jayapura. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan pendemo kemudian membubarkan diri. (*)