ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Sejarah PKI

Pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan Akar Masalahnya

Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa dipisahkan dari peristiwa jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin(Wikimedia Commons) 

Saat itu, Amir menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta.

FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri.

Partai Komunis Indonesia (PKI) berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat.

Baca juga: Timnas Indonesia Dinilai Hebat, Begini Kata Kapten Singapura Jelang Laga

PKI adalah partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialistis di Indonesia sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai.

Pembentukan FDR tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, melainkan juga melibakan partai lainnya, seperti:

  • Partai Sosialis Indonesia
  • Partai Komunis Indonesia
  • Pemudia Sosialis Indonesia
  • Partai Buruh Indonesia
  • Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia

Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu.

Baca juga: Elkan Baggott Disoroti Pelatih Singapura Jelang Duel Semifinal Piala AFF 2020

Muncul doktrin baru

Musso dan Amir mendeklarasikan pimpinan dibawah mereka.

Musso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain

Menolak Rasionalisasi Kabinet Hatta

Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi dan reorganisasi dalam upaya peperangan yang berisi:

  • Pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta gabungan angkatan perang.
  • Staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu
  • Panglima angkatan perang mobil ditetapkan oleh presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman
  • Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara

Keputusan tersebut yang membuat Muso marah dan menolak rasionalisasi tersebut.

PKI saat itu didukung oleh dua kader politik besar, yaitu Masyumi dan PNI. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Latar Belakang Pemberontakan PKI di Madiun"

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved