Yan Wenda : Pernyataan Jackob Fiobetauw Tentang Gubernur Lukas Enembe cukup Memalukan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tolikara Yan Wenda mengatakan,  pernyataan Jackob Fiobetauw terhadap Gunbernur Lukas Enembe cukup memalukan.

"Apa yang disampaikan oleh orang tua kami Jackob Fiobetauw, atau perwakilan Adat Suku Sentani,  sangat memalukan, kenapa memalukan ? Orang tua kami ini tidak paham dan tidak memahami aturan yang ada," kata dia kepada awak media di Jayapura, Jumat (7/01/2022).

Kata dia, pernyataan-penyataan seperti itu akan mengakibatkan dapak buruk.

"Justru mereka mengajarkan pendidikan politik yang tidak baik dan tidak berar kepada generasi penerus yang mendiami tanah Papua," katanya.

Baca juga: Ikuti Jejak Orang Tua, Kini Irjen Mathius Fakhiri Lampaui Pangkat Sang Ayah

Menurutnya, tokoh adat seharusnya menyampaikan sesuatu sesuai tupoksi mereka, bukan masuk ke ranah politik, sebab untuk menjadi seorsng Gubernur itu tidaklah mudah.

"Kalau mereka bicara yang lain sebagai mana tupoksi mereka sebagai seorang tokoh adat silahkan saja. Tetapi mereka bicara untuk seorang gubernur. Jabatan gubernur itu tidak main-main itu hak politik yang diberikan oleh 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua dan pemerintah pusat pun juga tidak mempunyai hak untuk memberhentikan seorang gubernur, semua ada mekanismenya," jelasnya.

Kata Yan, semuanya tidak semudah apa yang mereka pikirkan, dan penyataan yang dibuat sangatlah keliru.

Baca juga: Eksitensi KKB Pimpinan Egianus Meredup, Ini Penjelasan Kapolres Nduga

"Tidak mudah memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat untuk memberhentikan atau menunjuk plt penganti gubernur Lukas Enembe, Itu sangat keliru," ujarnya.

Oleh sebab itu, Yan Wonda meminta kepada seluruh pihak untuk tetap menghargai hak politik yang saat ini sedang berjalan.

"Hargailah hak politik gubernur Lukas Enembe, biarlah gubernur Lukas Enembe bekerja untuk membagun tanah ini hingga dipenghujung akhir masa jabatannya tahun 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, telah dikabarkan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua mendesak pemerintah pusat segera menunjuk penjabat Gubernur di Provinsi Papua selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.

Menurut mereka, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe, menurun drastis. Bahkan tengah menjalani perobatan besar di luar negeri. Hal ini dikhawarirkan berpengaruh terhadap pelayanan publik.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Vaksinasi di Pedalam Papua Rendah

Demikian pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat siaran pers  di Abepura, Selasa (4/1/2022).

Jackob Fiobetauw mengatakan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua, belum berjalan maksimal.

Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.

Baca juga: Ikuti Jejak Orang Tua, Kini Irjen Mathius Fakhiri Lampaui Pangkat Sang Ayah

“Kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua,” ujarnya.