Kritik Kesehatan Gubernur Lukas Enembe, FPK Papua: Kami Dijebak Oknum!

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Roy Ratumakin

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK), John Mauridz Suebu mengklarifikasi pemberitaan menyimpang dari yang sebenarnya terkait pernyataannya soal kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dalam keterangan pers beberapa waktu lalu, pihaknya tidak membicarakan atau mendesak Pemerintah Pusat segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua, mengingat kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini dalam pengobatan.

 “Kami ditelepon untuk jumpa pers, materi kami ialah berbicara hak-hak masyarakat adat yang diabaikan oleh Pemda. Seperti yang telah kami laporkan, kami di FKP tidak berbicara kepentingan politik."

"Isi berita harus pisahkan pendapat toko adat, agama, dan FPK,” kata John Mauridz Suebu lewat gawainya, kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (8/1/2022).

Baca juga: Yan Wenda : Pernyataan Jackob Fiobetauw Tentang Gubernur Lukas Enembe cukup Memalukan

Menurutnya, FPK Papua dalam jumpa pers tersebut mendorong negara segera mengingatkan Pemprov Papua dan Pemkab Jayapura agar tidak lupa janji manis usai PON XX dan Peparnas 2021.

 “Tuntutan kami adalah masalah PON diselesaikan, karena sejumlah lahan ulayat digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar Pemerintah Papua. Di antaranya venue kriket,” ujarnya.

Karena itu, John Mauridz Suebu berharap jangan ada oknum yang memanfaatkan FPK untuk kepentingan politik tertentu.

 “FPK punya motto: Kemanusiaan, Yes! Politik, No."

"Jadi, menyoroti kesehatan bapak gubernur itu tidak ada dalam agenda FPK. Apalagi mengenai jabatan gubernur. FPK tidak mempunya hajat sampai ke sana. Kami hanya fokus pada kemanusiaan, bukan urus jabatan pejabat negara,” tegasnya.

Disinggung soal pernyataannya dalam rekaman yang diterima Tribun-Papua.com dari hasil jumpa pers tersebut, John mengatakan memang ada wartawan yang bertanya apakah pihaknya mendukung ditunjuknya pejabat, mengingat kesehatan Gubernur Lukas dalam keadaan sakit.

John menjawab normatif. Dirinya mengatakan bisa apabila ada mekanisme yang mengatur hal itu.

 “Saya hanya jawab, kalau ada mekanisme seperti itu kami mendukung. Toh, pernyataan saya itu objektif. Kalau ada mekanisme, maka silahkan."

"Kami masyarakat adat hanya butuh pemerintah bisa menepati janjinya soal hak ulayat, bukan mengurus hal lain,” jelasnya.

Baca juga: Merasa Dilecehkan, Keluarga Besar Gubernur Lukas Enembe Minta Jakob Fiobetauw Segera Minta Maaf

John Mauridz menduga, ada oknum-oknum sengaja memanfaatkan media saat ini untuk memecah belah kebersamaan yang telah terjalin selama ini di Papua.

“Kami mengutuk keras pihak-pihak yang sengaja mengadu domba kebersamaan yang sudah ada di Papua selama ini, dimana Papua aman dan damai. Papua tanah damai, rakyat Papua jangan mau diadu domba,” pesannya. (*)