Breaking News:

Papua Terkini

KNPB: Tolak Pendekatan Humanis Pemerintah Pusat di Papua

Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap mengatakan, pihaknya telah bosan mendengar Kata-kata pendekatan humanis terhadap rakyat Papua.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
KNPB - Suasana penjemputan 7 Tapol korban rasisme Papua oleh KNPB di Rusunawa Uncen Waena, Kota Jayapura. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak tegas operasi damai Cartenz 2022 yang akan dilaksanakan pemerintah pusat untuk Papua.

Diketahui, nomenklatur ini menggantikan Operasi Satgas Nemangkawi.

Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap mengatakan, pihaknya telah bosan mendengar Kata-kata pendekatan humanis terhadap rakyat Papua.

Baca juga: KNPB Tuding Pemerintah Lakukan Pembiaran Bentrok Antarwarga di Jayawijaya Papua, 2 Orang Tewas

"Pendekatan humanis, pendekatan kesejahteraan, pendekatan operasi damai, dan sejenisnya. Ini merupakan lagu lama yang diputar kembali untuk mengelabui pembunuhan 305 warga sipil dan 67.000 pengungsi akibat operasi militer Nemangkawi sejak 2018 lalu,"kata Ones melalui rilis pers KNPB yang diperoleh Tribun-Papua.com, Jumat (14/1/2022).

Kata dia, untuk melanjutkan operasi sambil menutupi wajah kejahatan, nama operasi Satgas Nemangkawi Polri diubah menjadi Operasi Damai Cartenz. 

Sementara operasi militer TNI diubah ke operasi teritorial agar terlihat legal karena organik.

"Ini hanyalah taktik mengelabui sorotan publik,"ucapnya.

Baca juga: Jokowi Kantongi 4 Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru, Tokoh Papua Ini Layangkan Kritik Keras

Lebih lanjut kata dia, dalam rapat koordinasi Wapres, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri 15 Desember 2021 lalu, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020 dan UU Otsus telah membahas strategi tersebut diatas.

"Mahfud MD ikut mengorkestrasi pola itu dengan dialog bersama orang-orang Papua binaan Jakarta. Pertemuan-pertemuan itu ditujukan untuk mengelabui desakan dialog politik yang tuntas dengan aktor konflik Papua. Ini pola Jakarta menghindari dialog penyelesaian akar persoalan Papua,"ujarnya.

Kata dia, tentu saja taktik Pemerintah Pusat sudah diketahui bersama karena hanya mengulangi pola lama. 

"Pemerintah pusat tidak berani masuk ranah penyelesaian politik karena disana titik kelemahannya,"Ungkapnya.

Baca juga: Pemkot Sorong Wajibkan Aplikasi PeduliLindungi di Mal dan Tempat Hiburan

Dia mengatakan, oleh sebab itu ia menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan untuk melawan.

"Segera hentikan kejahatan kemanusiaan. Hentikan motif ekonomi/bisnis dibalik operasi militer. Hentikan propaganda humanis (penipuan publik),"tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved