ULMWP Siap Sambut Dewan HAM PPB, Pemerintah Dinilai Tak Punya Niat Selesaikan Konflik di Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersiap menyambut kedatangan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Papua.

Ketua West Papua Council pemerintahan ULMWP Buchtar Tabuni mengatakan, rencana kunjungan Dewan HAM PPB ke Papua, menyusul adanya desakan 84 negara agar lembaga internasional tersebut melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Papua, Mahasiswa Minta KPK Usut Penggunaan Dana Otsus

Menurutnya, Pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan pelangaran HAM di Papua.

"Mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. Karena ini menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik."

"Ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro Merdeka tetapi siapa saja menjadi korban termasuk masyarakat Nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebutuhan kita bersama," kata Buchtar kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Perumnas III, Waena, Kota Jayapura, Kamis (27/1/2022).

Hanya, Buchtar belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah anggota dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua.

Baca juga: 2 Kelompok Bertikai di Sorong Dipertemukan Demi Solusi Damai, Polisi: Semua Pihak Tahan Diri

Kesiapan ULMWP disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami minta semua pihak yang korban baik TNI-Polri, masyarakat nusantara, dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan secepatnya dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesaikan," ujarnya.

Menteri Urusan Politik ULMWP Bazoka Logo mengatakan, pihaknya tengah membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan Dewan HAM PBB.

"Disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan," katanya.

Baca juga: Tim DVI Tiba di Sorong dan Langsung Identifikasi 17 Jenazah, Kapolda: Dalangya Akan Kami Ungkap

"Siapapun yang hadir sebagai undangan kami siap mobilisasi," lanjut Bazoka.

Dikatakan, dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini sebagai pelanggar HAM berat di Papua dan dunia.

"Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal, kami tidak peduli," tegasnya.

Baca juga: 10 Sampel DNA Diambil Guna Identifikasi Korban Bentrok Sorong, Tim DVI Mabes Polri Bekerja

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembuktian bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Tanah Papua. (*)