Papua Terkini

Demo di Kantor Gubernur Papua, Mahasiswa Minta KPK Usut Penggunaan Dana Otsus

KPK diminta segera melakukan pemeriksaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk beasiswa pendidikan mahasiswa yang dikelola BPSDM Papua, selama ini.

Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
UNJUK RASA - Forum Mahasiswa/i Papua Dalam dan Luar Negeri menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu (26/1/2022). Mereka mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan dana Otsus yang dikelola BPSDM Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera melakukan pemeriksaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk beasiswa pendidikan mahasiswa yang dikelola BPSDM Papua, selama ini.

Permintaan ini disampaikan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Rabu (16/1/2022).

Pantauan Tribun-Papua.com, massa berkumpul di Kantor Gubernur Papua sejak pukul 09.00 WIT. Jumlhanya sekira 150 mahasiswa.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Papua, Tuntut Kejelasan Beasiswa

Setelah berorasi panjang, mereka lalu dipersilahkan masuk untuk bertemu Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa.

Penanggung jawab aksi yang juga mahasiswa yang merasa ditelantarkan, Kadir Yelipele, mengatakan pihaknya menyampaikan enam poin tuntutan.

"Kami di sini mahasiswa penerima beasiswa dana Otsus perwakilan dari beberapa negara, datang untuk menuntut segera meninjau kembali penggunaan dana Otsus, khususnya di bidang pendidikan yang kami nilai gagal," jelasnya kepada Tribun-Papua.com, di sela unjuk rasa.

Baca juga: Ada Insiden Lain yang Picu Bentrok di Sorong, Irjen Tornagogo: Kami Minta Semua Pihak Menahan Diri

Pengakuannya, para mahasiswa penerima dana pendidikan dari Otsus ditelantarkan tanpa adanya kejelasan yang pasti terkait nasib mereka di Papua, usai dipulangkan.

"Saya diberangkatkan ke Filipina untuk kuliah Jurusan Penerbangan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2015, sempat di sana 6 bulan, tetapi saya dikembalikan tanpa alasan yang jelas," akunya.

Sekembalinya ke Papua, Yelipele mengaku ditelantarkan, serta tidak adanya informasi yang jelas hingga kini.

Baca juga: Identitas Korban Bentrok Sorong Beredar di WA, Polisi: Jangan Percaya, Tim DVI Masih Bekerja

Selain meminta KPK segera memeriksa dana Otsus Papua, mahasiswa yang bersebar di dalam dan luar negeri itu juga menuntut Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPSDM Papua segera dicopot dan diperiksa, karena dinilai tak dapat bertanggung jawab.

"Kami juga meminta pemerintah agar segera membuka ruang dialog antara mahasiswa penerima beasiswa luar negeri, alumni dan masyarakat tersebut," ujar Yelipele. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved