Pendidikan
Mahasiswa Papua yang Ditelantarkan Nilai BPSDM Papua Tidak Profesional
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, menyebut BPSDM Provinsi Papua tidak profesional.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, menyebut BPSDM Provinsi Papua tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Hal itu dikatakan perwakilan mahasiswa Papua Kadir Yelipele kepada Tribun-Papua.com, Senin (30/1/2022), usai keluar dari ruang pertemuan Kantor Gubernur Provinsi Papua.
Baca juga: Tidak Ada Titik Temu, Mahasiswa Tak Puas Dialog Soal Beasiswa dengan Pemprov Papua
"Alasan BPSDM Papua memulangkan mahasiswa dari luar negeri, yang tadi terungkap di dalam pertemuan kami itu, lantaran karena adanya missed management katanya, hal itu tentu kami nilai sangat tidak profesional," jelasnya.
Seharusnya menurut Kadir, BPSDM Papua dapat kembali membina dan mangakomodir para mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
"Untuk itu tadi dalam pertemuan, kami meminta adanya langkah konkret dari Pemprov Papua, agar supaya teman-teman kami yang saat ini dipulangkan, dapat kembali berkuliah dan melanjutkan pendidikannya," jelasnya.
Hal itu juga diharapkan pihaknhya agar dapat diakomodir, bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini masih menunggu kepastian di luar negeri.
Baca juga: Minyak Goreng di Saga Mall Abepura, Masih Diburu Pembeli
Kadir menjelaskan, pertemuan pihaknya bersama Pemprov Papua tersebut murni tidak memiliki kepentingan lain, hanya untuk menuntut penyalahgunaan beasiswa dana Otsus.
"Kami diterima oleh bapak Sekda dan Asisten I serta staf-stafnya dengan baik, itu kami apresiasi," tandasnya.
Pihaknya juga meminta agar para mahasiswa Papua, yang saat ini berkuliah di dalam Papua, supaya dibebaskan dari biaya SPP.
Sebelumnya diketahui, pada Rabu (26/1/2022), Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, menuntut KPK segera turun tangan dalam memeriksa dana otsus yang dikelola BPSDM Papua. (*)