Pendidikan
Tidak Ada Titik Temu, Mahasiswa Tak Puas Dialog Soal Beasiswa dengan Pemprov Papua
Saat dibuka ruang dialog bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sesuai permintaannya, para mahasiswa Papua yang bertemu belum merasa puas.
Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Saat dibuka ruang dialog bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sesuai permintaannya, para mahasiswa Papua yang bertemu belum merasa puas, terkait hasil yang didapat.
Hal itu dikatakan salah satu mahasiswa Papua yang tergabung dalam perwakilan Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri Kadir Yelipele, kepada Tribun-Papua.com, Senin (30/1/2022).
Baca juga: Temui Pemprov Papua Bahas Beasiswa Otsus, Mahasiswa Minta yang Putus Kuliah Diakomodir
"Iya kurang lebih tadi 2 jam yah kita lakukan pertemuan bersama Pemprov Papua, ada asisten I, kemudian Kepala BPSDM Papua dan kami para mahasiswa, tetapi dari apa yang disampaikan, kami belum merasa puas, karena belum ada titik temu," jelasnya.
Hal itu lantaran, jawaban yang didapati belum konkret dan menyentuh akar permasalahan, yakni kepastian kondisi dan siapa yang disalahkan serta harus bertanggung jawab.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta BPSDM Provinsi Papua untuk bertanggung jawab, atas penyalahgunaan dana Otsus untuk pendidikan.
"Kami menuntut supaya biaya teman-teman kami yang ditelantarkan di luar negeri, dan juga yanh sudah dipulangkan ke Papua, kami ingin supaya dapat diakomodir dan disekolahkan lagi," pintanya.
Pihaknya juga meminta, bagi para mahasiswa yang berada di dalam negeri, baik itu di Kampus Universitas Cemderawasih dan Ottow Geissler, agar segera dibebaskan dari biaya SPP.
Baca juga: Beasiswa Tak Jelas, Yelipele: Kami Diusir dari Kelas, Dilarang Ikut Belajar
"Itu yang kami minta, dan respon dari Pemerintah akan ditindaklanjuti," sebutnya.
Kadir juga menyebutkan bahwa di dalam pertemuan tersebut, pihak BPSDM Papua mengatakan rekan-rekan mahasiswa Papua yang dipulangkan, karena missed management.
"Kami nilai itu kesalahan besar, dan pengelolannya sudah sangat tidak benar, mending kalau tidak mampu dilimpahkan ke orang lain, jadi kalau sudah tidak mampu jangan dilanjutkan," tuturnya.
Selain itu, dikatakan Kadir, BPSDM Papua mengutarakan jika mahasiswa yang dipulangkan dari luar negeri, karena masa kontrak mereka telah habis.
Baca juga: Beasiswa Kuliah S1-S2 ke Belanda 2022 Dibuka, Segera Daftar
"Sementara persoalan mereka tidak diperhatikan dan harus dipulangkan ini kan, kami menilai sangat tidak profesional," sebutnya.
Sementara itu, dijelaskan Kadir, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa dalam pertemuan itu meminta BPSDM Papua, agar dapat lebih profesional dan dirinya menilai harus ada pembenahan.
"Tuntutan kami kan harus dicopot, tetapi tidak diambil keputusan itu, hanya nanti dibenahi," katanya.