Beasiswa Tak Jelas, Yelipele: Kami Diusir dari Kelas, Dilarang Ikut Belajar

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Terkait aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Gubernur Papua, Rabu (26/1/2022), mahasiswa mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan dana Otsus yang dikelola BPSDM Papua.

Kepada Tribun-Papua.com Rabu (26/1/2022), penanggung jawab aksi demonstrasi Kadir Yelipele, mengutarakan pihaknya merasa ditelantarkan lantaran merasa adanya pihak yang tidak bertanggung jawab atas kondisi yang mereka alami saat ini.

"Kami pulang dengan kegagalan, dan mendapat laporan di kampus bahwa belum dibayar, tetapi Pemerintah bilang sudah bayar," tandasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Papua, Tuntut Kejelasan Beasiswa

Bahkan dikatakan Kadir, dirinya dan rekan-rekan diusir dari kelas dan dilarang mengikuti pembelajaran dari kampus.

"Itu terjadi tahun 2015 pada bulan keempat atau kelima," tuturnya.

Setelah kembali ke Papua, pihak BPSDM terkesan menutup diri dengan ketidakjelasan.

"Beberapa teman-teman kami juga yang kuliah di luar negeri, merasakan hal yang sama, bahkan menurutnya level mahasiswa masih di bawah jadi nanti ketemu dengan asistennya saja," ucap Kadir.

Sebagai mahasiswa yang merasa ditelantarkan, pihaknya meminta dengan tegas kepada KPK agar segera turun tangan memeriksa Pemprov Papua, dan khususnya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPSDM Papua segera dicopot dan diperiksa.

Baca juga: Seorang Pemuda Terluka dalam Tawuran 2 Kelompok di Cirebon, Berawal Ditantang Pelaku saat Live IG

Ditanya soal respon tuntutannya dari Pemprov Papua, Kadir mengatakan dirinya disambut baik oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa.

"Beliau mengatakan akan ditindakalanjuti dan disampaikan kepada Gubernur Papua," terang Kadir.(*)