Satu Tahun Kudeta Myanmar, Benarkah Dunia Diam dan Tak Melakukan Apa-apa?

TRIBUN-PAPUA.COM - Satu tahun sejak kudeta militer di Myanmar, seruan aksi internasional semakin keras.

Terutama dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang terdiri dari politisi terpilih yang digulingkan dari jabatannya oleh para jenderal.

"Dunia tidak melakukan apa-apa selain hanya duduk dan menonton," kata Menteri Luar Negeri NUG Zin Mar Aung kepada Al Jazeera.

“Pada tahun lalu, kami melihat kebrutalan dan kekejaman ekstrem terhadap penduduk. Kami juga telah melihat tekad yang jelas dari generasi muda, generasi baru yang mengatakan mereka tidak akan menerima rezim.”

Baca juga: Kala Soekarno Izinkan Etnis Tionghoa Kibarkan Bendera Tiongkok Saat Hari Besar

Melansir Al Jazeera, serangan terhadap warga sipil, pengunjuk rasa dan aktivis politik telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Tindakan yang dimulai dengan gas air mata dan pemukulan kini berubah menjadi serangan udara, pembakaran desa, dan penembakan yang ditargetkan di seluruh negeri.

Zin Mar Aung adalah korban dari represi politik militer.

Pada tahun 1998, ia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara karena aktivisme politik.

Ia menghabiskan sembilan tahun di sel isolasi dan dibebaskan setelah 11 tahun.

Namun Zin Mar Aung mengatakan kekerasan hari ini lebih buruk daripada dekade kelam rezim militer sebelumnya pada 1980-an dan 1990-an.

“Ini jauh lebih buruk dari apa yang telah kita lihat sebelumnya," tegasnya.

Katanya, dulu banyak orang mati di penjara dan disiksa.

Baca juga: Kembali Berlutut demi Lindungi Demonstran dari Aparat Myanmar, Suster Ann Roza: Lewati Saya Dulu

“Kekejaman tidak berkurang. Sekarang mereka telah meningkat - mereka dulu melakukannya di balik pintu tertutup, tetapi sekarang mereka melakukannya di depan umum. Tanpa intervensi pragmatis dan efektif dari komunitas internasional, ini akan terus berlanjut.”

Seperti diketahui, lebih dari 1.500 orang telah tewas sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah memantau kekerasan sejak awal.

Kelompok hak asasi Human Rights Watch (HRW) mengatakan tindakan militer merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.