Polemik Aparat dan Warga Wadas, KSP Sesalkan Pengamanan yang Dilakukan Polisi: Sangat Berlebihan

TRIBUN-PAPUA.COM - Konflik antara warga dengan aparat di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan.

Diketahui warga melakukan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan Bendungan Bener di wilayah tersebut.

Buntut dari aksi penolakan tersebut, puluhan warga sempat ditangkap oleh kepolisian.

Menanggapi hal itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas sangat berlebihan.

Menurutnya perlu ada evaluasi atas tindakan aparat kepolisian.

Baca juga: Klaim Penambangan di Wadas Tak Langgar Hukum, Mahfud: Penolakan Sebagian Warga Tak akan Berpengaruh

"Saya kira pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak mengehendaki terjadinya kekerasan," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan hal tersebut kepada semua pihak.

Setiap persoalan sebaiknya mendahulukan dialog sebagai jalan keluar.

"Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui, media sosial baru-baru ini diramikan dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan.

Baca juga: Polemik Pembangunan Bendungan di Wadas, Polri Klaim Semua Warga yang Ditangkap Telah Dipulangkan

Ini berkaitan dengan kehadiran ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap untuk mendampingi Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecematan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudsy mengatakan, ada sekitar 250 petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP yang mendampingi 70 pertugas BPN dan Dinas Pertanian.

Hal ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin (7/2/2022).

Namun, pendampingan oleh aparat keamanan itu justru berujung pada penangkapan warga.