Ini Pesan Lukas Enembe Usai Menyerahkan DPA bagi OPD Pemprov Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Setelah menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Gubernur Lukas Enembe, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 menggunakan dana sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan peruntukannya serta tertip adminitrasi.

"Ini harus menjadi pedoman bagi seluruh ASN, agar tidak ada lagi terjadi kesalahan di dalam penggunaan keuangan," kata Enembe melalui Juru bicaranya, Rifai Darus, kepada awak media di Jayapura, Senin (14/02/2022).

Kata Enembe, rancangan penyelenggaraan juga harus diikuti secara baik dan tertib oleh SKPD.

“Sebab tahun 2022 adalah masa transisi dalam penerapan dan regulasi-regulasi baru yang harus disesuaikan oleh pemerintah Papua, karena banyak kewenangan yang berubah sehingga harus diikuti, khususnya pada implementasi UU Otsus nimor 2 tahun 2021 yang telah di implementasikan dalam peraturan pemerintah nomor 106 dan 107," jelasnya.

Selain itu, Enembe menyebut, ada stresing yang diberikan kepada Biro Pelelangan Barang dan Jasa dalam hal melakukan pelelangan harus tertib adminitrasi sesuai aturan yang berlaku.

"Agar tidak terjadi keterlambatan maupun lelang dan sebagainya," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan lantaran menurut Enembe, Gubernur adalah perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Sehingga apa yang disampaikan dan perintahkan oleh presiden akan di tindaklanjuti," katanya.

Sebagai orang nomor satu di bumi cenderawasih, Gubernur Lukas Enembe juga mengajak semua pihak baik itu dilingkungan Pemprov dan seluruh masyarakat untuk tetap menjaga apa yang telah dicapai dalam penggunaan keuangan bisa tetap dipertahankan dengan WTP.

"Sebelum berakhir di tahun 2023 mendatang, maka mari kita bersama-sama untuk terus bergandeng tangan, sebab masa depan Papua masi panjang dan berkenisambungan untuk," ujarnya.

Selain Gubenur Lukas Enembe juga menyampaiakan terimakasihnya kepada seluruh SKPD dan staff Pemprov Papua yang telah menyelesaikan tanggungjawab dalam penyusunan anggaran bersama legeslatif. (*)