Duduki Kantor DPRD Jayawijaya, Massa Demo : Batalkan Pertemuan Dengan Mendagri

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Seribuan lebih warga yang mentasnamakan diri dari rakyat Papua di wilayah adat Lapogo berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru (DOB)

Dalam orasi, massa demo menolak dengan tegas segera membatalkan pertemuan Kemendagri bersama Bupati se-pegunungan tengah.

Baca juga: Cara Mengolah Cengkeh untuk Merawat Wajah, Tubuh, hingga Rambut

Dari keterangan tertulis dari penanggung jawab demo, Dano Tabuni mengatakan masyarakat se-Lapago meminta segera batalkan pertemuan tersebut.

Baca juga: Sang Paman Ngaku Tak Diizinkan Jenguk Baby Ameena, Ini Tanggapan Atta Halilintar

"Kami Rakyat Papua Meminta kepada pemerintah pusat, segera batalkan
pertemuan antara Kemendagri bersama Bupati Se - Pegunungan Tengah Papua,"kata Dano melalui keterangan tertulis, yang diterima Tribun-Papua.com, Kamis (10/3/2022) Sore.

Pertemuan itu direncakan bakal membahas tentang Pemekaran Daerah Otonomi baru di Wilayah Lapago.

Baca juga: Kantor DPRD Jayawijaya Papua Diduduki Ribuan Demonstran, Ada Apa?

Dari informasi yang diperoleh, kata Dano, pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada 11 Maret 2022 mendatang di Jakarta.

Melalui demonstrasi itu, menurut dia, dengan tegas menolak Pembentukan Daerah Otonomi baru di wilayah Lapago.

Baca juga: Kompol Serajju Banyak Lakukan Perubahan, Kapolres : Saya Merasa Sangat Kehilangan

"DOB bukan keinginan rakyat Papua atau solusi untuk menjawab berbagai persoalan di Papua, DOB justru akan menambah malapetaka bagi rakyat Papua,"ujarnya.

Pendemo juga mengancam jika pemerintah pusat tidak mengindahkan tuntutan rakyat Papua Untuk Hentikan Pemekaran, maka kami akan menutup semua aktivitas kantor Pemerintahan di Wilayah Lapago (Papua).

Baca juga: Cegah Plagiarisme, Kemenkumham Masuk Kampus Sosialisasi Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual

Pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti Kebijakan Otsus, di Papua ada rakyatnya hargai kami pemilik leluhur Ini, hentikan kebijakan yang merugikan R
rakyat Lapago.

"Kami membutuhkan Penyelesaian HAM bukan Pemekaran,"kata Dano.

Baca juga: Cerita Mahasiswi Indonesia di Rusia, Kuliah Pakai VPN Berbayar hingga Susah Tarik Uang di ATM

Dalam unjuk rasa itu, kata Dano, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut ;

1. Menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB ) di Wilayah Lapago.
2. Mengutuk Keras Elit Politik Bupati Se- Pegunungan Tengah Papua dan Kami Memberikan Mosi tidak Percaya Kepada :
a. Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua
b. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli
c. Bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom
d. Bupati Mamteng Ham R Pagawak
e. Bupati Nduga Wetinus Namiangge
f. Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda
g. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana
h. Bupati Tolikara Usman G Wanimbo
i. PLT Bupati Yalimo Ribka Haluk

Setelah berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap didepan Kantor DPRD Jayawijaya, tepat  pukul 17.00 WIT masa membubarkan diri secara aman dan tertib.

Baca juga: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Resmi Dilantik Jadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Sebelumnya dikabarkan, seribuan lebih warga yang mentasnamakan diri dari rakyat Papua di wilayah adat Lapogo berunjuk rasa menolak pembentukan daerah otonom baru (DOB)

Massa demo mendatangi dan menduduki Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (10/3/2022) sekitar pukul 14.00 WIT. (*)