Pemprov Papua ‘Rebut’ PPI Hamadi dari Pemkot Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua kembali mengambil alih pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi dari Pemerintah Kota Jayapura.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Derek Hagemur, bahwa pihaknya berencana menata lebih baik lagi pengelolaan aset dan fungsi PPI Hamadi.

“Agar ke depannya, tempat itu dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan masyarakat setempat,” jelas Derek Hagemur Jumat (25/03/2022).

Baca juga: Rayakan HUT ke-18, Tagana Papua Lakukan Aksi Sosial di Jalan Pantai Dok 2 Jayapura

Kata Derek, agenda rapat telah dilakukan bersama instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan tingkat Kota Jayapura dan Provinsi Papua, serta Satuan Pamongpraja.

“Pada prinsipnya, pengalihan tersebut dilakukan  agar memberikan  kontribusi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Soroti PPI Beralihfungsi Jadi Pasar

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Djuniawal, menyoroti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi yang telah berubah fungsi menjadi pasar.

"Kalau kita lihat kondisi sekarang, PPI Hamadi itu kan sudah berubah menjadi pasar, padahal fungsi PPI itu Pangkalan Pendaratan Ikan, di situ ikan didaratkan, dilelang, kemudian dijual keluar," katanya.

Iman juga mengaku kaget setelah melihat pengalihfungsian PPI menjadi pasar, karena dikatakannya pasar Ikan telah ada sebelumnya, tetapi mengapa bisa beralih fungsi sedemikian.

"Setiap pasar sentral kan ada pasar Ikannya, kenapa di PPI ada pasar, nggak boleh, karena tujuan adanya PPI itu untuk mendata keluar masuknya Ikan yang didaratkan," cetusnya.

Dijelaskan Iman, apabila fungsi dari PPI ini dapat dikembalikan, maka pihaknya dapat mengukur jumlah ikan yang ada cukup atau kurang bagi masyarakat lokal.

"Sehingga bisa diambil kebijakan, kalau misalnya ketersediaan Ikan untuk masyarakat lokal, apa yang harus dibuat dan dilakukan, serta bagaimana harus menjaga harga stabil dan sistem penyimpanan untuk mengatasi inflasi," jelas Iman.

Diharapkannya jika PPI Hamadi, dikembalikan fungsinya sebagai pangkalan pendaratan, maka semuanya menjadi terkontrol.

"Misalnya kalau kondisi stok Ikan kurang, oh mungkin nelayan kita tradisionil nih, butuh kapal atau armada, maka ditambahkan kapal, karena memang di PPI Hamadi tidak bisa untuk kapal besar, sehingga yang dilakukan dengan sistem armada semut, tetapi masuknya sistem koperasi," terangnya.

Baca juga: Pemprov Papua Kenalkan Noken di Brazil