Bersedia Jadi Negara Netral demi Hentikan Serangan Rusia, Ini Konsekuensi yang akan Dihadapi Ukraina
Di tengah perang dengan Rusia yang belum juga usai, Ukraina menawarkan menjadi negara netral.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Di tengah perang dengan Rusia yang belum juga usai, Ukraina menawarkan menjadi negara netral.
Tawaran itu disampaikan Ukraina jika menerima jaminan keamanan yang memadai dari negara-negara barat, mengabaikan aspirasi untuk bergabung dengan NATO.
Kendati demikian, para analis menilai langkah-langkah itu akan membutuhkan amandemen konstitusi atau referendum, yang keduanya tidak dapat dilakukan di masa perang.
Baca juga: Roman Abramovich Hadir di Perundingan Rusia-Ukraina, Apa Peran dan Motifnya Ikut Serta?
Apa Artinya Menjadi Negara Netral?
Menurut hukum internasional, negara netral adalah jika negara itu tidak akan ikut campur dalam situasi konflik bersenjata internasional yang melibatkan pihak-pihak yang berperang lainnya.
Negara netral tidak dapat membiarkan pihak yang berperang menggunakan wilayahnya sebagai basis operasi militer, memihak atau memasok peralatan militer.
Perubahan Presiden Zelensky
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui pada 15 Maret 2022, bahwa Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO.
“Kami telah mendengar selama bertahun-tahun bahwa pintu terbuka, tetapi kami juga mendengar bahwa kami tidak dapat bergabung. Itulah kebenaran yang sangat kami akui,” kata Zelensky, yang dianggap mengabaikan aspirasi Ukraina untuk menjadi anggota NATO.
Baca juga: Tentara Rusia Ini Ingin Pindah Kubu ke Ukraina, Kibarkan Bendera Putih dan Ogah Lanjut Perang
Adapun bagi beberapa orang Ukraina, pernyataan itu juga dianggap sebagai konsesi yang tidak dapat diterima.
Dalam perundingan Rusia-Ukraina di Turki pada Selasa (29/3/2022), perunding Ukraina mengatakan Kyiv siap menerima netralitas, jika di bawah kesepakatan internasional.
Artinya, negara-negara barat seperti Amerika Serikat (AS), Perancis dan Inggris harus meningkatkan jaminan keamanan mereka untuk Ukraina.
Sementara itu aspirasi Ukraina untuk menjadi anggota NATO sebagaimana tertulis dalam konstitusi negara itu, tidak dapat diubah selama darurat militer, seperti yang berlaku sekarang, atau selama keadaan darurat.
Bisakah Ukraina Mengubah Konstitusinya?
Perubahan apa pun akan memerlukan persetujuan dari 300 dari 450 anggota parlemen dalam dua sesi parlemen yang terpisah, dan kemudian divalidasi oleh mahkamah konstitusi.
