Mencari Pengganti Klemen Tinal
Lukas Enembe Pimpin Papua tanpa Wakil hingga 2023, Ini Penyebabnya
Proses pengajuan nama calon Wagub Papua tak kunjung diterima DPR Papua hingga tenggat waktu 5 Maret 2022.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Proses pemilihan calon Wakil Gubernur Papua dipastikan terhenti.
Otomatis, Gubernur Lukas Enembe akah memimpin sendiri pemerintahan di Bumi Cenderawasih hingga kahir masa jabatannya di 2023.
Penyebabnya, proses pengajuan nama calon Wagub Papua tak kunjung diterima DPR Papua hingga tenggat waktu 5 Maret 2022.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mengkonfirmasi pupusnya pemilihan Wakil Gubernur Papua, sepeninggalan Klemen Tinal pada 21 Mei 2021.
Baca juga: BREAKING NEWS: Provinsi Papua Dipastikan Tak Punya Wakil Gubernur hingga 2024
"Sesuai aturan mainnya, seharusnya 18 bulan sebelum masa jabatan gubernur dan wagub berakhir, sudah ada nama sebagai pengganti," ujar Jhony kepada sejumlah wartawan termasuk Tribun-Papua, di Kota Jayapura, Jumat (1/4/2022).
Dia menegaskan, batas akhir penetapan dua nama yang akan diserahkan ke DPR Papua sudah berlalu.
Dia mencontohkan Kabupaten Nduga yang juga tampuk kepemimpinan timpang tanpa wakil bupati, sepeninggalan Bupati Yairus Gwijangge.
Yairus Gwijangge otomatis digantikan wakil sebelumnya, Wentius Nimiangge.
"Sampai saat ini kan belum memiliki Wakil Bupati, nah ini juga sama halnya dengan provinsi," ujar Johny.
Politisi Partai NasDem ini pun membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut DPR Papua tak siap membentuk Pansus, sehingga dua nama calon gubernur terlambat disampaikan Koalisi Papua Bangkit lewat Gubernur Lukas Enembe.
Baca juga: Pemilihan Wakil Gubernur Papua Terhenti, Jhony Banua Rouw Ungkap Penyebabnya
"Kami sudah anggarkan biayanya untuk pembentukan Pansus itu, tetapi kembali lagi karena aturan yang harus kita ikuti, bahwa Pansus bisa bekerja setelah memperoleh surat pengusulan 2 nama oleh koalisi saat mengusung Lukas Enembe kala itu," bebernya.
Meski dua nama bakal calon Wagub Papua telah ada, nyatanya DPR Papua belum menerima pengajuan tersebut.
"Untuk itu saya membantah keras kalau ada yang katakan DPR Papua menghambat prosesnya, karena kami sampai saat ini belum menerima surat itu. Kita tahu bersama polemik di internal partai politik masih bergulir, entah kapan selesainya," ungkapnya.
Johny menegaskan nama-nama yang sempat muncul ke permukaan misalnya Yunus Wonda, Befa Jigibalom, Paulus Waterpauw, dan Kenius Kogoya diperkirakan akan kembali ke posisi semula.
Baca juga: Jhony Banua Rouw Minta Demonstran Penolak DOB dan Otsus Papua Sampaikan Aspirasi lewat Dialog
"Kita tahu dan sadari betul bahwasanya masyarakat Papua menginginkan ada yang mendampingi Pak Lukas dalam memimpin roda pemerintahan ini, tetapi kalau situasi seperti ini, ini berarti Pak Lukas akan bekerja keras lebih ekstra," jelasnya.
Dirinya pun berpesan kepada masyarakat Papua agar dapat memahami situasi yang terjadi soal pemilihan Wagub Papua, sepeninggalan Klemen Tinal pada 21 Mei 2021.
"Kita doakan Gubernur Provinsi Papua dalam tugas dan tanggung jawab yang diembannya ke depan," tandasnya. (*)
