Kisah Natalis dan Engel Kabur dari Kelompok TPNPB-OPM Papua Barat, Menyusuri Hutan ke Kampung Rauna

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Natalis Watora (25) dan Engel Feneteruma (31) berhasil melarikan diri dari Kelompok Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XII Kaimana-Kuri.

Keduanya merupakan simpatisan TPNPB-OPM yang kabur dari kelompok Jonair Waga.

Mereka mengaku kabur karena merasa terlantar.

Mereka juga takut ketika beberapa simpatisan lainnya berencana melakukan aksi di pertigaan masuk TPU, kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764/IB.

Baca juga: Kabur Bawa Peluru Senapan dan Mata Panah, 2 Simpatisan TPNPB-OPM Menyerahkan Diri Kembali ke NKRI

Berangkat dari perasaan terlantar dan ketakutan itulah, keduanya kabur dan berniat kembali ke kampung asalnya, yakni Kampung Rauna.

Kembali ke Kampung Rauna, kedua berjalan menyusuri hutan.

Keduanya kabur dengan niat kembali ke Kampung Rauna dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan.

Sesampainya, mereka memutuskan bertemu dengan kepala distrik untuk membawa keduanya ke Koramil 1804-07/Kambrauw.

Tujuannya untuk menyerahkan diri dan bersedia memberikan keterangan kepada pihak Kodim 1804/Kaimana.

Natalis dan Engel kabur dengan membawa dua mata panah, dua buah peluru senapan angin kaliber tiga milimeter dan lainnya sebagai barang bukti.

Proses penyerahan diri keduanya didampingi langsung oleh Kepala Distrik Kambrauw, Barent Tumanat dan diterima oleh Danramil 1804-07/Kambrauw Kapten Inf Frans Aboda.

Baca juga: Pengamat Intelijen Nilai Ada Sejumlah Faktor yang Buat KSAD TPNPB Wilayah Tabi Kembali ke NKRI

Kedua simpatisan itu akhirnya membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami meminta kepada warga Kampung Rauna yang lain, agar tidak terpengaruh dengan ajakan dari orang yang tidak bertanggungjawab," ujar salah satu Simpatisan TPNPB-OPM, Natalis.

"Saya berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah kami perbuat, selalu setia kepada NKRI, dan mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah Indonesia," pungkasnya. (*)