Pemilu 2024
Luhut Disemprot PDIP soal Gaduh Penundaan Pemilu, Wiranto: Setop Berwacana 3 Periode
Politikus PDIP menilai, soal pemilu bukan bidang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga tak perlu mengurusinya.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum, kalau sebagai menko ya enggak pas," kata Bambang.
Selain Airlangga, Pacul juga tahu ada menteri yang menjadi sorotan karena ikut campur membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
• Jokowi Berang dan Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Pengamat: Mereka Sibuk Urus Kampanye
Menteri yang dimaksud ialah Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama," ujar Bambang.
Dia lantas bicara soal kekuatan politik Luhut yang juga seolah sudah menjadi perbincangan dan rahasia umum di publik.
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh pak presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu, dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," pungkasnya.

Jokowi larang menterinya bicara Pemilu
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil sejumlah menterinya dalam Sidang Kabinet yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (6/4/2022).
Jokowi menyentil menteri karena kurang komunikasi kepada masyarakat saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan harga pertamax.
"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa apa, kenapa ini terjadi. yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa apa, mengenai ini," kata Jokowi.
Seharusnya para menteri memiliki sense of crisis, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi yang terjadi. Jangan sampai kata Presiden, rakyat menilai pemerintah tidak melakukan apa-apa karena tidak memberikan penjelasan dengan kondisi yang terjadi.
"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.
Baca juga: Akhirnya Presiden Jokowi Buka Suara soal Wacana Penundaan Pemilu 2024
Presiden mengatakan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini kebijakan yang diambil harus tepat. Kebijakan yang diambil harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat.
"Oleh sebab itu seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet menteri, kepala lembaga agar kebijakan yang diambil itu tepat. sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat," pungkasnya.
Wiranto tegaskan tidak ada jabatan 3 periode