DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang, Tepuk Tangan Menggema di Ruang Rapat Paripurna

TRIBUN-PAPUA.COM - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakatta, Selasa (12/4/2022).

Pengesahan dilakukan setelah melalui pro dan kontra.

Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat paripurna, Puan Maharani menanyakan kepada anggota dewan soal setujulah RUU TPKS menjadi undang-undang.

Baca juga: 3 Rancangan Provinsi Baru Disahkan, Puan Maharani: Angkat Harkat dan Martabat Masyarakat Papua

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan peserta rapat paripurna.

Puan pun lantas mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan.

Setelah palu diketuk, suara tepuk tangan langsung terdengar di ruang rapat paripurna tersebut.

Suara tepuk tanggan anggota dewan serta masyarakat umum yang hadir pun terdengar kencang.

Baca juga: Demo di DPR Diwarnai Pengeroyokan Ade Armando, Adian Napitupulu: Isu Asli Tertutupi Isu Kekerasan

Dari atas meja pimpinan sidang, Puan tampak melambaikan tangannya menyambut sambutan tepuk tangan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menyampaikan, bahwa RUU ini merupakan aturan yang berpihak kepada korban serta memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum.

Dimana, selama ini belum ada payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual.

"Ini adalah kehadiran negara, bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es," jelas Willy. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Disambut Tepuk Tangan, DPR RI Sahkan RUU TPKS Menjadi Undang-undang