Presiden Jokowi Terima Teguran Keras soal Utang Negara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia telah menembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022.

Per 28 Februari, utang negara tercatat sebesar Rp 7.014,58 triliun.

Oleh karena itulah, Presiden RI Joko Widodo mendapat teguran keras.

Baca juga: Mau Tau Besar THR yang Diterima Jokowi dan Maruf Amin?

Teguran ini datang dari  Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, meminta Jokowi berhenti menambah utang negara.

"Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan.”

“Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing," tekan Amien saat menyampaikan pidato dalam rangka Milad Partai Ummat yang ke-1 di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Selain mengritik soal utang, Amien Rais meminta pemerintah menghentikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Presiden Jokowi Klaim Kejahatan Ekonomi Semakin Masif

Sebab, ia menilai, keuangan pemerintah sedang terbatas.

"Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin mundur," ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut.

Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.

"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilansir dari Kompas.com, Jumat (15/4/2022).

Adapun total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar lebih dari Rp 460 triliun.

Untuk tahun 2023 mendatang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022). (*)