Pemekaran Papua

MRP dan MRPB Jumpai Jokowi dan Bahas Otsus hingga DOB, Mahfud: Ratusan Daerah Minta Pemekaran

Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat (MRPB) dijamu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta. Mereka membahas Otsus dan pemekaran.

Istimewa
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dijamu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Satu hal dibahas soal otonomi daerah baru atau pemekaran Papua.

"Memang terjadi pro-kontra (pemekaran Papua). Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi tidak ada sesuatu pun di negeri ini yang langsung disetujui oleh semua orang," ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers usai pertemuan.

Baca juga: VIRAL Pria di Medan Aniaya Juru Parkir dan Ancam Patahkan Leher Menantu Presiden

"Oleh karena itu, presiden menjelaskan berdasarkan data, bahwa sebenarnya untuk minta pemekaran di berbagai daerah itu rebutan," lanjut Mahfud.

Dia menjelaskan, ada 354 permohonan pemekaran wilayah di Indonesia.

Lalu berdasarkan kepentingan di Papua, pemerintah pusat mengabulkan pemekaran untuk tiga provinsi pulau Cenderawasih itu.

"Kalau ada yang setuju dan tidak setuju biasa. Hasil suvei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar," ungkap Mahfud.

"Dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik sama-sama banyak. Yang unjuk rasa mendukung, unjuk rasa yang tidak. Oleh sebab itu, tadi pertemuan berjalan baik dan tidak perlu tidak ada keputusan baru," lanjutnya.

Selain soal pemekaran, pertemuan Jokowi dan tokoh Papua pada Senin juga membahas Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dua Anggota KKB Tewas saat Kontak Tembak di Puncak Papua

Mahfud menerangkan, saat ini ada yang mengajukan uji materi aturan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia pun meminta semua pihak untuk menghargai proses dan menerima putusan dari MK nanti.

"Kita hargai proses hukum dan kita akan ikuti dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis," tutur Mahfud. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Delegasi MRP dan MRPB, Jokowi Bahas soal Daerah Pemekaran dan UU Otsus",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved