Pemerhati HAM Desak Usut Tuntas Kematian Victor Deyal di Tangan Polisi Yahukimo

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Satu warga sipil bernama Victor B. Deyal dilaporkan meninggal dunia setelah ditangkap aparat Polres Yahukimo, Polda Papua Rabu (03/09/2025) lalu.

Penangkapan yang berlangsung sekitar pukul 07.30 WIT di kawasan pemukiman Jalur 1, depan Polsek Kota Yahukimo itu diduga disertai tindak kekerasan.

Baca juga: Pola Kekerasan Polri di Papua Berulang, Kepercayaan Masyarakat Semakin Lenyap

Menurut keterangan saksi dan keluarga, Victor sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap, namun berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Polres Yahukimo. Pihak keluarga mengungkapkan, meski sudah tidak melawan, korban diduga mengalami penganiayaan brutal selama berada dalam tahanan.

Sekitar pukul 18.00 WIT, keluarga menerima telepon dari pihak kepolisian untuk segera datang ke RSUD Yahukimo. Saat tiba di rumah sakit, mereka mendapati Victor sudah meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh luka memar dan kaku.

Baca juga: TPNPB Batalion Kanibal Eksekusi Mati Seorang Banpol di Yahukimo

Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kematian Victor terjadi setelah ia berada dalam penguasaan aparat Polres Yahukimo.

Pemerhati HAM Papua, Zhelsius Henius Asso, S.H, menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan.

Baca juga: Minggu Dingin, Hanya 1 Dari 18 Distrik di Mimika yang Berawan Cerah

“Kami meminta proses hukum terhadap oknum anggota Polres Yahukimo yang diduga terlibat dalam penyiksaan hingga menyebabkan kematian. Komnas HAM juga harus segera melakukan investigasi independen,”ujarnya di Wamena, Sabtu, (06/09/2025).

Ia juga mendesak kepolisian bersikap transparan, menghormati hak asasi manusia, dan menghentikan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.

Baca juga: Warga Sipil Tewas Usai Ditangkap Polisi di Yahukimo Papua Pegunungan

“Kasus ini menjadi catatan serius atas praktik kekerasan yang terus terjadi di Papua dan menambah panjang daftar pelanggaran HAM oleh aparat negara. Negara wajib hadir untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban,” tambahnya.(*)