Jumat, 8 Mei 2026

Demonstrasi di Jayapura

Cipayung Plus Papua Demonstrasi Minta DPR Tidak Nonton Rakyat Menderita

“Kejam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyatnya sengsara, DPR-nya hura-hura. Kami mendesak DPR segera mengesahkan

Tayang:
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
DEMONSTRASI DI PAPUA - Anggota organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura berdemonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Senin (8/9/2025). Mereka meminta wakil rakyat di sana lebih sigap melihat rakyat yang menderita. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPUR - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura, Provinsi Papua mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Senin (8/9/2025).

Gabungan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu meminta DPR tidak menjadi penonton ketika rakyat menderita dengan ulah oknum maupun koruptor.

Baca juga: Pemkab Nabire Latih OAP Buat Website dan Digital Marketing

“Kejam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyatnya sengsara, DPR-nya hura-hura. Kami mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” kata Mahfuz dari PMII Papua saat menyampaikan orasi.

Berbagai persoalan Papua yang mereka nilai tidak mendapat perhatian serius dari wakil rakyat misalnya, semakin marak peredaran minuman keras, masalah juru parkir, implementasi otonomi khusus, hingga tambang liar yang terkesan berjalan tanpa hambatan. 

Baca juga: Penjabat Sekda Mimika Minta ASN yang Menentang Siapkan Diri

Mereka minta DPR Papua harus menjadi lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Bahkan tuntutan itu akan dikawal dan apabila tidak ada respon sigap, mahasiswa ini berjanji melakukan demonstrasi berikutnya.

Menanggapi aksi ini, Wakil Ketua DPR Papua, Supriadi Laling, menyatakan DPR Papua terbuka menerima aspirasi mahasiswa.

Baca juga: Nelayan Tewas Setelah Tersambar Petir di Danau Sentani

 “Kami pastikan, pimpinan dan anggota DPR Papua adalah representasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Supriadi juga menjelaskan bahwa sejumlah kewenangan, seperti parkiran dan transfer dana, kini menjadi ranah kabupaten/kota. Namun, DPR Papua tetap berkomitmen mengawal aspirasi mahasiswa sesuai mekanisme yang ada.

Baca juga: PAK-HAM Papua Kecam Penembakan Sesama Anggota TNI di Keerom

“Kami menyambut baik aspirasi hari ini dan memohon maaf bila ada hal-hal yang belum maksimal. Prinsipnya, DPR Papua siap bekerja sama demi kepentingan rakyat,”pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved