KKB Papua
Curhat Panglima TNI Soal Penanganan KKB Papua: Hak Asasi Manusia Jadi Penghambat
Kami terus berupaya menangani kasus tersebut dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan
TRIBUN-PAPUA.COM, MAMUJU - Pemborotakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, belum juga usai. Padahal, banyak aparat TNI maupun Polri tewas di tangan KKB Papua.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi penghambat dalam menumpas kelompok pemberontak tersebut.
• Ditemukan Tewas, Sopir Truk di Puncak Diduga Diserang KKB lalu Jasadnya Dihanyutkan di Sungai
Hal itu disampaikan Jenderal Andika Perkasa berkunjung ke Markas Korem/142 Tatag Mamuju, Kamis (12/5/2022).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut menurutkan, upaya yang ditempuh saat ini adalah langkah jangka panjang dalam meyikapi kelompok tersebut.
"Kami terus berupaya menangani kasus tersebut dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," terang Jenderal TNI Andika Perkasa.
• Nober Palintin Dibantai KKB Papua, Jenazah Korban Dievakuasi ke Puskesmas Ilaga
"Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing," lanjutnya.
Dikatakan, langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural.
Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.
• Sopir Truk Korban Keganasan KKB di Puncak Papua Ditemukan, Kondisinya Mengenaskan: Lihat Itu
Jenderal Andika berharap pihak KKB tersebut kembali kepada kadaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dikutip dari Kompas.com, KKB merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI Polri di wilayah Papua.
Tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Tegaskan Bakal Pakai Pendekatan Humanis di Papua Barat, Paulus Waterpauw: Kita akan Dialog
Sebelum lahir dengan sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).
OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya.
Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua.
Baca juga: Detik-detik KKB Tembak Sopir Truk di Puncak Papua, Ulah Numbuk Telenggen?
Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga dan Intan Jaya.