Polemik MRP, Anggota Sebut Ketua Lakukan Perpecahan di Internal Lembaga dan Salahgunakan Kewenangan

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib disebut memecah belah internal lembaga yang dipimpinnya.

Pernyataan tersebut disampakan oleh anggota MRP Dorince Mehue.

Dorince mengatakan tersebut merespons pernyataan Timotius Murib terkait daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Ia menilai, pernyataan Timotius bahwa Istana melakukan 'politik pecah belah' dengan meloloskan agenda pembentukan DOB  atau pemekaran wilayah di Papua, merupakan pernyataan yang keliru dan melanggar etika pejabat publik.

Dorince mengatakan, Timotius sendiri yang justru memecah belah internal lembaga MRP.

Baca juga: Sebut Jokowi Diam-diam Undang Anggota MRP ke Istana, Timotius Murib Duga Ada Agenda Politik

"Selama ini Ketua MRP belum pernah melakukan mekanisme kelembagaan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota MRP guna membahas penolakan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi dan Penolakan DOB Papua," ujar Dorince seperti dikutip dari keterangannya, Rabu (25/5/2022).

"Jadi sebenarnya yang melakukan pecah belah di internal lembaga MRP adalah Ketua MRP sendiri," ujar dia.

Terkait undangan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah perwakilan MRP di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat (20/5/2022) lalu, Dorince menilai sebagai hak prerogatif Presiden untuk mendengar dan mengundang setiap warga negara.

"Presiden punya hak prerogatif mendengar dan mengundang setiap warga negara, termasuk kami enam MRP Papua dan empat anggota MRP Papua Barat secara resmi diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor pada 20 Mei 2022 lalu," jelas Dorince.

Ia pun menilai, Timotius seharusnya bersikap bijak, adil, dan berimbang dalam menerima setiap aspirasi orang asli Papua yang berbeda baik yang mendukung dan menolak DOB Papua.

Baca juga: MRP Kritik Jokowi yang Kirim Surpres DOB Papua ke DPR: Pemerintah Harus Tahu Etika Hukum

Dorince pun menilai Timotius telah melakukan pelanggaran jabatan.

Pasalnya, Timotius, menurut Dorince juga telah mengubah Tata Tertib MRP untuk kepentingan tertentu tanpa konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memanggil pimpinan MRP dan seluruh anggota MRP agar melakukan klarifikasi atas pelanggaran jabatan yang dilakukan terhadap PP 54 Tahun 2004 junto PP 64 Tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua.

"Ini jelas sekali bahwa Ketua MRP menyalahkan kewenangan jabatannya karena mengatasnamakan lembaga MRP untuk membawa kepentingan kelompok tertentu," tutup Dorince.

Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, Istana melakukan politik pecah belah lantaran mengundang beberapa anggota MRP tanpa melalui mekanisme.

Baca juga: Presiden Kirim Surpres DOB Papua ke DPR, Ketua MRP Akui Kesal dengan Sikap Jokowi dan Jajarannya