Tolak DOB, Gubernur Lukas Enembe Dinilai Tak Merepresentasikan Seluruh Suara Masyarakat

Sebagai tokoh muda Papua, Ali tetap memberikan catatan penting apabila Papua dimekarkan, yakni harus adanya regulasi khusus dalam memproteksi hak-hak masyarakat adat.

"Itu juga sudah ada dalam revisi dari UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021, sudah jelas terkait proteksi masyarakat adat,"katanya.

Baca juga: Pemkot Jayapura Gelar Ibadah dan Syukuran Pelantikan Frans Pekey Jadi Penjabat Wali Kota

Kembali pada pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ali menekankan bahwa sah-sah saja mengeluarkan pernyataan, namun jangan secara sepihak.

"Bapak Gubernur Papua harus dapat berada pada posisi di tengah menyikapi situasi pro dan kontra pemekaran Papua, karena tak menutup mata ada juga masyarakat Papua khususnya di wilayah adat Anim Ha, Tabi dan Saireri yang mendukung penuh adanya DOB,"ujarnya.

Baca juga: Kodam XVII/Cenderawasih Berdukacita: Tokoh Pepera Itu Berpulang!

Lelaki yang getol menyuarakan soal hak masyarakat Papua itu, memohon agar Gubernur Papua Lukas Enembe dapat lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik.

Sebelumnya dikabarkan, Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan kepada awak media beberapa waktu lalu, di mana ia menyebutkan menolak adanya pemekaran dengan alasan tertentu.(*)