Rabu, 8 April 2026

Pemekaran Papua

Tokoh Presidium Dewan Papua Ini Tolak Aksi Penolakan DOB dan Otsus

Tokoh adat di Kabupaten Jayapura menolak rencana aksi penolakan daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) di Papua oleh PRP.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Suasana aksi penolakan DOB dan Otsus di Kota Jayapura, Papua, pada 10 Mei 2022 lalu. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tokoh adat di Kabupaten Jayapura menolak rencana aksi penolakan daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) di Papua oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) pada, Jumat (3/6/2022).

Penolakan itu disampaikan oleh Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay, kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (2/6/2022).

"Sebagai tokoh adat, kita bertanggungjawab untuk menjaga Kamtibmas dan kenyamanan di Kabupaten Jayapura, maka itu, saya tegaskan di atas wilayah adat kami Kota Sentani, tidak boleh ada yang melakukan aksi demo karena akan mengganggu aktivitas masyarakat," kata Yanto.

Baca juga: Jefry Wenda: Petisi Rakyat Papua Gelar Aksi Nasional Tolak DOB dan Otsus pada 3 Juni

Sebagai tokoh adat, Yanto mengimbau agar pada Jumat (3/6/2022), masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

Yanto menegaskan, penarikan Otsus tidak akan bisa terjadi, sebab sudah final.

"Saya mau sampaikan bahwa Otsus sudah final, dan kami tokoh adat menolak apabila ada aksi yang dilakukan untuk meminta pencabutan Otsus Jilid II," jelasnya.

 

 

Sementara untuk penolakan DOB sendiri, menurut Yanto, masyarakat perlu mendukung keberadaan DOB.

"Saya mau sampaikan ke PRP dan adik-adik mahasiswa bahwa, kalian perlu melihat DOB itu sebagai itikad baik pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka lapangan pekerjaan di Papua,” ujarnya.

Baca juga: Sosok Ini Tantang Gubernur Lukas Bicara Jujur Soal Penolakan DOB

Yanto yang juga sebagai Ketua umum Ormas Presideum putra-putri pejuang Pepera dalam mengakomodir anak-cucu dari pejuang Pepera itu meminta agar permintaah referendum dari PRP agar dihentikan.

"Menyangkut tuntutan referendum, saya mau menegaskan, 1.025 tokoh Pepera yang ikut dalam dewan musyawarah Pepera pada medio 1969 sudah memutuskan Papua menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved