Nasional

WASPADA! Indonesia Terancam Kena Tsunami Ekonomi, DPR Angkat Bicara

Diketahui, Amerika Serikat menyusul dengan rekor inflasi tertinggi sejak 1982 atau 40 tahun di level 8,3 persen di April 2022.

Tribunnews/Jeprima
Seorang karyawan saat menghitung mata uang dalam bentuk pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000 di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018). Nilai tukar rupiah dipasar spot ditutup menguat 86 poin atau 0,62% ke level Rp 13.889 per dolar AS. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memperingatkan Pemerintah Indonesia untuk mewaspadai terjadinya potensi stagflasi dalam negeri, terlebih kala tsunami inflasi tidak dikelola dengan baik.

Stagflasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang tidak bertumbuh dan di saat yang bersamaan terjadi inflasi.

“Meski ancaman Covid mereda, tapi fenomena stagflasi, yakni fenomena di mana inflasi tinggi dan terjadinya resesi, masih menjadi ancaman ekonomi kita di tahun 2022," kata Kamrussamad, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Poltracking Indonesia Rilis Hasil Temuan Baru, Ganjar Geser Eks Pangkostrad di Bursa Pilpres 2024

Menurutnya, ancaman tersebut sudah di depan mata karena di tingkat global, gelombang tsunami inflasi sudah tidak terkendali.

Ia menyebut, negata Jerman telah menyentuh rekor inflasi tertinggi sejak 41 tahun, di mana pada April berada di level 7,4 persen.

Kemudian, Amerika Serikat menyusul dengan rekor inflasi tertinggi sejak 1982 atau 40 tahun di level 8,3 persen di April 2022.

“Risikonya berbeda dari pandemi. Saat pandemi itu terkena rakyat bawah dan UMKM, kalau yang ini sekarang suku bunga naik yang kena adalah korporasi dan lembaga keuangan. Ini adalah tipikal potensi financial crisis," paparnya.

Baca juga: 29 Kepala Daerah di Papua Sepakat Dukung Pemekaran Wilayah

Oleh sebab itu, Kamrussamad mendorong Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) siapkan mitigasi risiko dalam menghadapi persoalan ke depan.

"Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan harus membangun komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan menyiapkan mitigasi risiko," paparnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved