Cari Keadilan, Pendukung Ricky Ham Pagawak Turun Jalan: Ini Tuntutannya!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sebanyak 200 lebih pendukung Ricky Ham Pagawak turun jalan alis melakukan aksi demo damai di Kota Jayapura.

Aksi tersebut berlangsung pagi tadi, Senin (13/6/2022) di Taman Imbi yang bersebrangan dengan Kantor DPR Papua.

Dalam aksi demo damai tersebut, simpatisan Bupati Mamberamo Raya tersebut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan kasus penyelidikan.

Baca juga: Aksi Demo Forum Peduli Ricky Ham Pagawak Papua Mendapat Pujian Aparat, AKBP Victor Mackbon: Tertib

Sebelumnya, KPK telah menetapkan terangka kasus suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah.

Kendati demikian, KPK belum mau mengumumkan siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menyebutkan, KPK bakal mengumumkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut, sekaligus menjelaskan konstruksi perkaranya setelah penyidikan dinilai cukup.

“Pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis perkara dan dugaan pasal yang disangkakan akan disampaikan pada saat penyidikan cukup dan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan oleh tim penyidik,” papar Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

KPK memastikan akan selalu menginformasikan perkembangan kegiatan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah kepada masyarakat.

Baca juga: Kapolresta Jayapura Kota Nilai Demo Damai Forum Peduli Ricky Ham Pagawak Jadi Contoh

“KPK juga tak henti untuk mengingatkan berbagai pihak, khususnya saksi-saksi dan tersangka agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan ini berlangsung,” ujar Ali.

Menindaklanjuti apa yang dilakukan KPK terhadap satu di antara pimpinan di Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, para pendukungnya turun ke jalan dengan sejumlah tuntutan.

Berikut isi 8 tuntutan dari aksi demonstrasi damai ini:

• KPK stop kriminalisasi Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
• KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen, stop berpolitik praktis.
• KPK terlihat ditunggangi oleh oknum-oknum politik.
• Hukum jangan dipolitisir, kami minta keadilan.
• Stop membunuh karakter pemimpin Papua secara terstuktur, sistematis, dan masif.
• KPK stop mencari kesalahan pejabat Papua tanpa adanya bukti yang jelas.
• KPK bertanggung jawab jika keamanan Kabupaten Mamberamo Tengah lumpuh.
• Kami seluruh rakyat menunggu kedatangan KPK di Papua.