Jadi Wakil Tito Karnavian, John Wempi Wetipo Disoroti Kantor Staf Presiden, Jaleswari Buka Suara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo telah melantik John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) pada Rabu, (15/6).

John sebelumnya merupakan Wakil Menteri PUPR. 

Tak ayal pelantikan Wempi Wetipo menarik perhatian banyak pihak, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Lantik Putra Terbaik Papua Jadi Wakil Mendagri

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, penunjukan John Wempi Wetipo sebagai Wakil Mendagri, suatu sejarah baru yang dicetak oleh pemerintah Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Untuk pertama kalinya putra Papua menjadi Wamendagri. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Presiden memahami persoalan Papua, dan melihat bahwa kader-kader pemimpin dari Papua memiliki kesiapan untuk mengisi kepemimpinan nasional,” kata Jaleswari, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (16/6).

Peneliti senior LIPI ini menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, yang menitikberatkan pada doktrin Indonesia-sentris.

Baca juga: Geser Prabowo Subianto, Sosok Ini Didukung Ulama untuk Jadi Penerus Jokowi, Menteri Terkaya

Komitmen tersebut diwujudkan dalam Inpres No 9/2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, dan UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Jaleswari menilai, kehadiran John Wempi Wetipo akan memperkuat kinerja pemerintah untuk menjalankan visi pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama dalam memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan pembangunan.

“Sebagai mantan kepala daerah, beliau sangat memahami soal Otsus,” ucapnya.

Ia juga memandang, posisi Wetipo sebagai Wamendgari dapat memberikan dukungan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mempersiapkan beberapa agenda penting terkait pembangunan Papua.

Baca juga: Eks Danjen Kopassus Bocorkan Rencana Lengserkan Jokowi ke Media Asing, Ini Sosoknya

Diantaranya, sebut dia, pembentukan badan khusus pengelola Otsus Papua atau BP3OKP, dan merampungkan rencana induk pecepatan pembangunan Papua, serta mendukung percepatan pembangunan melalui pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Dengan adanya pejabat yang sangat memahami kondisi lapangan dan memiliki jaringan komunikasi yang baik di daerah, cita-cita untuk pembangunan Papua sejahtera dapat berjalan lebih cepat, dan Otsus bisa hasilkan manfaat lebih besar. Kami optimis ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)