Gubernur, DPRP dan MRP Diminta Bentuk Tim Penjajakan Pendapat Terkait Pemekaran DOB Papua

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Gubernur Papua, Dewan Perawakilan Rakyat Papua serta Majelis Rakyat setempat diminta membentuk tim untuk melakukan penjajakan pendapat terkait pemekaran Daerah Otonom Baru

Hal itu disampaikan Salah satu Pemuda Papua Firdaus Hilapok. Firdaus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa posisi Gubernur Lukas Enembe yang mendukung DOB saat ini, ialah hanya sebagai pilihan personal.

Baca juga: Shin Tae-yong Ungkap Alasannya Putuskan Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Ingin Ambil Tantangan

"Saya tekankan kembali bahwa pernyataan gubernur, tidak mewakili suara mayoritas masyarakat yang menolak DOB,"kata Firdaus kepada Tribun-Papua.com, Selasa (21/6/2022)

Tak ingin berpolemik soal DOB , Firdaus meminta agar Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Papua, DPRP, dan MRP membentuk tim dan langsung turun melakukan penjajakan pendapat.

Baca juga: Dilengserkan dari Kemendag, Kini Muhammad Lutfi Diperiksa Kejagung: Tersangkut Mafia Minyak Goreng?

"Dari situ kita akan tahu presentase masyarakat yang mendukung DOB dan menolak DOB, sehingga tidak saling klaim atas nama masyarakat Papua,"ujarnya.

"Saya mempertanyakan ada apa dibalik perubahan sikap Bapak Gubernu Lukas, yang kini setuju dengan pemekaran Papua, bahkan mengusulkan pemekaran berbasis 7 wilayah adat,"katanya.

Baca juga: Jadikan Acuan Kampung Adat, DAK Lakukan Studi Banding ke Kabupaten Jayapura

Padahal, kata dia, mayoritas suara rakyat Papua telah menyatakan sikap dan menyampaikan aspirasinya untuk menolak rencana pembentukan DOB di daerahnya.

"Mereka ini elit-elit politik yang ke Jakarta ini, harus tahu betul bahwa Presiden ada karena masyarakat, gubernur juga ada karena masyarakat, jadi ini harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Baca juga: Kapolri Mutasi 3 Kapolda Termasuk Papua Barat, Ini Penggantinya

Sebelumnya dikabarkan, Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan, terhadap rencana pemekaran provinsi di Papua.

Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Lukas Enembe dan Tito Karnavian membahas pemekaran daerah dalam rapat terbatas.

Lukas Enembe menyampaikan dirinya sebetulnya telah mendukung pemekaran Papua sejak 2014. Ia bahkan mengusulkan wilayah Papua dibagi menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat.(*)