Komisi II DPR Geger, Bupati Pegunungan Bintang Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, menolak tegas pemekaran Daerah Otonomi baru (DOB) di wilayah pegunungan tengah Papua. 

Penolakan itu disampaikan di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Peristiwa ini membuat pertemuan tegang.

Diketahui, Komisi II DPR menggelar pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Papua, di Horison Hotel, Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022). 

"Mewakili rakyat pegunungan bintang, kami sudah nyatakan sikap dengan tegas dan telah disampaikan ke Presiden hal itu tidak bisa di cabut," ujar Spei. 

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Sebut Istana Presiden Lakukan Politik Pecah Belah lewat DOB

Spei mengatakan, Pegunungan Bintang tetap bagian dari Papua meski masyarakat di daerahnya menolak DOB. 

"Kami tetap menolak. Ada dua hal yang kami tolak. Kita tidak mau ke Papua selatan, dan Papua Pegunungan Tengah apalagi. Kami tolak karena kami menderita 45 tahun," pungkasnya.

Kabupaten Pegunungan Bintang, kat Spei, menolak bergabung ke Provinsi Papua Selatan atau Papua Pegunungan Tengah, sebagaimana RUU DOB Papua yang digodok Baleg DPR.

"Kami tidak mau ke Papua Pegunungan Tengah maupun ke Papua Selatan. Kalau tidak setuju, berikan kami provinsi sendiri," ujarnya. 

Baca juga: 29 Kepala Daerah di Papua Sepakat Dukung Pemekaran Wilayah

Spei lalu melancarkan sindiran bila ada yang tak senang atas pernyataannya.

Ia berujar, Pegunungan Bintang lebih baik memilih bergabung ke Papua New Guinea (PNG) ketimbang dua provinsi tersebut. 

"Jika semua tidak disetujui, kasih kami masuk ke PNG," tandasnya. (*)