Pemkab Jayapura

Izin Perkebunan Sawit di Jayapura Dievaluasi, Bupati Mathius: Perjuangkan Hak OAP

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut peninjauan izin sawit sebagai upaya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua (OAP).

Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw diwawancarai terkait pencabutan izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (28/6/2022) 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten Jayapura tengah melakukan peninjauan terhadap izin perusahaan Kelapa Sawit di wilayahnya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, peninjauan atas pencabutan izin perusahaan tersebut kini dalam tahap evaluasi.

"Saat ini ada tim yang bekerja dan sudah di-SK-kan, tim ini tergabung dari berbagai pihak untuk mendorong, melihat dan mengkaji tentang apa yang presiden sudah lakukan terkait pencabutan izin ini," ujarnya kepada awak media di Sentani, Selasa (28/6/2022). 

Baca juga: Dukung Kongres Masyarakat Adat, Polisi Akan Tindak Aktivitas Judi Togel di Kabupaten Jayapura 

Menurutnya, tim lokal dibentuk untuk untuk membantu proses evaluasi izin perkebunan sawit.

"Ini sesuai perintah pemerintah pusat," jelas Mathius.

Secara garis besar, pihaknya mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait penertiban izin perkebunan sawit.

Sebab, negara dan daerah sama-sama membutuhkan investasi.

"Tetapi cara mengelolah ini yang dievaluasi, supaya ke depan  jangan ada lagi yang namanya korupsi sumber daya alam," pungkasnya.

Dikatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini juga ikut terlibat dalam peninjauan atas izin tersebut.

Pasalnya, lahan sawit tak lepas dari hak ulayat masyarakat adat.

Hl itu juga tertuang dalam Undang-undang (UU) Otonomi khusus (Otsus)."

"Saat ini kita sedang memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, karena izin ini semuanya datang dari luar dan kita punya kepastian hukum hanyalah UU Otsus," ujarnya. 

Momen evaluasi ini, kata Mathius, jadi sebuah pelajaran bagi masyarakat adat.

Baca juga: Bupati Sorong Selatan Cabut Izin Perkebunan 2 Perusahaan Sawit: Demi Kelestarian Alam Papua

"Dngan begitu, kita dapat masuk dengan cepat untuk mengatakan bahwa ini punya kami, kalau mau izin, bicara dengan kami, karena itu sesuai dengan amanat UU Otsus di Papua dan Papua Barat," jelasnya. 

Karenanya, Mathius Awoitauw mengimbau masyarakat di Papua harus bergerak dan tidak lagi berdebat kusir.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus serius menggali lebih dalam lagi untuk membuat regulasi agar dapat melindungi dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat," pesannya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved