Papua Barat Terkini
Ratusan Honorer Geruduk Kantor BKD Papua Barat, Paulus Waterpauw Turun Tangan
Demonstrasi oleh ratusan honorer ditengarai kekecewaan terhadap kinerja BKD Papua Barat, juga soal pengangkatan CPNS. Paulus Waterpauw turun gunung.
TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Ratusan honorer menggelar demonstrasi di pelataran Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Selasa (28/6/2022).
Mereka membakar ban bekas sekaligus memblokade pagar masuk kantor, menggunakan batang pohon.
Aksi ini ditengarai kekecewaan para honorer terhadap kinerja BKD.
Koordinator honorer nusantara 512, Yan Rumbiak (41) menyebut, tidak sedikit honorer di Provinsi Papua Barat kecewa terhadap kinerja BKD.
Baca juga: Tambang Emas Ilegal Resahkan Warga Papua Barat, Paulus Waterpauw Bilang Begini
"Aksi ini hanya spontanitas agar pemerintah bisa mendengarkan keluhan kami," ujarnya dalam aksi.
Massa berkumpul di depan kantor BKD Papua Barat, Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat, di Anday, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari.
Aksi ini dilakukan tenaga honorer bertepatan dengan kedatangan Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian.
Istri dari Menteri Dalam Negeri itu, berkunjung ke Papua Barat untuk membuka asistensi program B2SA dan isi piringku dengan pangan lokal.
"Kami meminta diangkat menjadi PNS, menolak P3K dan kemarahan kami terhadap oknum pejabat BKD dalam seleksi CPNS tahun lalu," kata Yan kepada TribunPapuaBarat.com.
Menurutnya, tenaga honorer 512 dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018.
Diketahui bersama PP itu mengatur tentang manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih lanjut ia bilang honorer menolak masa kontrak yang berlaku hanya lima tahun. Jadi, mereka pengin diangkat menjadi PNS hingga pensiun.
Ditemui PJ Gubernur Papua Barat
Aksi unjukrasa yang dilakukan honorer tidak berlangsung lama karena PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menemui mereka.
Mantan Kapolda Papua ini menyesalkan adanya blokade yang dilakukan para tenaga honorer di depan BKD Provinsi Papua Barat itu.