Korupsi di Papua

Korupsi Massal di DPRD Paniai, Polda Papua Tetapkan 2 Tersangka Baru: Kerugian Negara Rp59 Miliar

Total tersangka menjadi 16 orang, termasuk Sekretaris Dewan dan dua staf DPRD Paniai, Papua. Kerugian negara Rp 59 miliar.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Ilustrasi Dana Otsus Papua 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Raymond Latumahina

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua menetapkan dua tersangka baru kasus korupsi massal dana APBD Kabupaten Paniai tahun 2018.

Kini, total tersangka menjadi 16 orang, termasuk Sekretaris Dewan dan dua stafnya.

Diketahui, DPRD Paniai memiliki 23 kursi.

Kedua tersangka baru yang diperiksa tersebut masing-masing berinisial PZ dan OT.

Baca juga: Dana APBD 59 Miliar Disikat, 14 Anggota DPRD Paniai Papua jadi Tersangka

“Hari ini sudah kita periksa lagi dua orang tersangka untuk mendalami bukti dari 14 yang telah kita tetapkan tersangka. Jadi tambah dua ini, berarti 16 tersangka,” kata Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Fernando Sanchez Napitupulu, Kamis (30/6/2022).

Perlu diketahui, korupsi massal yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Paniai ini telah merugikan negara sebesar Rp 59 miliar.

Mereka menggunakan modus kegiatan fiktif dengan anggarannya dibagikan kepada anggota dewan secara berkala.

“Masing-masing anggota Dewan menerima dana Rp 500 juta tiap triwulan,” ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

“Ancamannya pidana penjara 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 miliar,” pungkasnya.

Banyak Anggota DPRD Tak Lagi Menjabat

Sebelumnya, Kombes Fernando mengatakan pihaknya sempat kesulitan untuk menyelidiki kasus korupsi ini lantaran banyak anggota DPRD yang sudah tidak lagi menjabat.

“Sisa anggota dewan periode 2018 untuk saat ini statusnya belum menjadi DPO selagi dapat diajak untuk komunikasi dalam waktu yang ditentukan,” ujarnya.

“Tetapi ketika yang bersangkutan tidak merespons panggilan dari Kepolisian, maka akan ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved