Dampak Pemilu 2019, Jenderal Bintang Empat Polisi Ini Harap Polarisasi Tak Terjadi di 2024

TRIBUN-PAPUA.COM - Polarisasi akibat proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 masih menyisakan persoalan yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini.

Hal ini dikatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada HUT ke-76 Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

"Sejak 14 Juni 2022, kita memasuki tahapan Pemilu 2024. Sementara pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan," kata Listyo seperti dikutip YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Jayapura Tegaskan ASN Tidak Terlibat Dalam Pemilu 2024

Dikatakan, polarisasi tersebut seharusnya tidak lagi terjadi dalam Pemilu 2024. Terlebih, pelaksanaan pemilu juga sudah mulai berproses.

Polarisasi, menurut Listyo, dapat memecah belah masyarakat atau anak bangsa.

Ia mengatakan, jika dibiarkan hal ini akan sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia.

"Polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu, Pilpres (Pemilihan Presiden), Pileg (Pemilihan Legislatif), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2024. Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Listyo menyebutkan bahwa rangkaian HUT ke-76 Bhayangkara menjadi sarana bagi Polri untuk bisa mengantisipasi potensi polarisasi tersebut.

Ia mengatakan HUT Ke-76 Bhayangkara ini mengangkat tema persatuan dan kesatuan serta menjaga dan mengawal keberagaman.

Rangkaian Hari Bhayangkara tahun ini juga dimaksudkan sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Baca juga: KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi sebagi Imbas Pemekaran 3 Provinsi di Papua

"Dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam survei Litbang Kompas pada Juni 2022 lalu menunjukkan, keterbelahan akibat perbedaan pilihan politik yang terjadi sejak Pilpres 2024 akan merusak iklim demokrasi di Indonesia.

Hal itu tampak dari hasil survei yang menunjukkan sebanyak 79,1 persen responden sepakat dengan pernyataan tersebut.