Papua Terkini

Kunci Pengendalian Inflasi adalah Agregat Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, Kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kunci keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari agregat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu disampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (1/9/2022) saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual.

Mendagri pun meminta seluruh provinsi dan kabupaten/kota bergerak melakukan penanganan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca juga: Bila Gagal Kendalikan Inflasi, Mendagri Bakal Copot Pj Kepala Daerah: Warning ke Paulus Waterpauw?

“Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah pusat sendiri yang bekerja," kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito mengatakan, apabila bupati dan wali kota mampu mengatasi inflasi atau ketersediaan stabilitas pangan di daerahnya masing-masing, maka tugas pemerintah provinsi akan lebih ringan.

 

 

"Kondisi ini juga berlaku ketika gubernur mampu mengatasi inflasi dan ketersediaan pangan di daerahnya, maka kebutuhan intervensi pemerintah pusat dalam melakukan penanganan akan lebih sedikit," ujarnya.

Di lain sisi, lanjut Mendagri Tito, Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) bakal mengumumkan laju inflasi di masing-masing daerah, utamanya di tingkat provinsi setiap bulannya.

"Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kinerja masing-masing provinsi. Nantinya, daerah dengan penanganan yang memuaskan akan diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan."

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bikin Strategi Kendalikan Inflasi di Daerah

“Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi mana yang rendah. (Inflasinya) yang tinggi ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform, buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan. Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak,” ucap Mendagri Tito.

Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga meminta pemerintah provinsi agar mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya.

Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved