Pemkot Jayapura

Belum Ada Ketentuan Kenaikan Tarif Angkutan Umum Kota Jayapura, Sopir Angkot Bertindak Sepihak

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, menyatakan belum ada ketentuan resmi soal kenaikan tarif penumpang angkutan umum.

Tribun-Papua.com/Patricia Bonyadone
ANGKOT - Aktivitas angkutan umum di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Jumat (23/9/2022). Sopir angkutan umum (angkot) di Kota Jayapura menaikan sepihak tarif pembayaran ongkos penumpang. Sementara belum ada ketentuan dari pemerintah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Tirza Bonyadone

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Sopir angkutan umum (angkot) di Kota Jayapura menaikan sepihak tarif pembayaran ongkos penumpang.

Ini menyusul naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Harga BBM eceran di Kota Jayapura pun ikut naik. Pertalite 1 liter dihargai Rp 15.000, di luar SPBU.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, menyatakan belum ada ketentuan resmi soal kenaikan tarif penumpang angkutan umum.

Baca juga: Frans Pekey Minta Sopir Angkot di Jayapura Sabar: Tunggu Penyesuaian Tarif dari Pemprov Papua

Pihaknya masih mengikuti keputusan lama per 16 Agustus 2022.

"Keputusan sudah jelas Rp 5.500 yang dibulatkan oleh sopir menjadi Rp 6.000 ribu dan penyesuaian sedang dilakukan," ujarnya kepada Tribun-Papua.com, melalui telepon, Jumat (23/9/2022).

Ia juga menambahkan, bila kedapatan di lapangan ada sopir memasang ongkos Rp 7 ribu, itu merupakan keputusan pribadi.

"Sama sekali tidak ada dan itu tak resmi, masih mengacu pada surat kerja nomor 188.4/212 tahun 2012 per 16 Agustus," jelasnya.

Mengingat, baru sebulan kebijakan ini diterapkan dan masih memberikan edukasi.

"Rujukan tetap harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam bentuk surat edaran resmi ke kabupaten/ kota, agar masyarakat mengetahui informasi ini," ucapnya.

Baca juga: Tarif Angkot Tidak Tentu, Pemkab Jayapura Angkat Bicara

Selain itu, Justin sapaan akrabnya menegaskan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) harus mencabut edaran yang tak resmi.

"Minta dinaikkan, itu keputusan sepihak dari pihak Organda dan bukan pemerintah, mereka harus mengikuti kami. Karena kami sudah sempat ajak bicara, lalu akan dicabut," pungkasnya.

Dia berharap, aturan yang diberlakukan harus diikuti oleh sopir angkot.

"Aturan itu diikuti dan jangan dilangar, ini juga membantu pengguna moda trasportasi umum," katanya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved