Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Buchtar Tabuni Minta Kelompok ‘Bela Lukas Enembe’ Jangan Korbankan Rakyat

"Semua rakyat Papua, pejabat pemerintah Indonesia dan rakyat biasa tidak boleh terpancing dengan wacana-wacana yang dikembangkan oleh Jakarta."

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Aparat keamanan saat melakukan pengamanan demonstrasi yang dilakukan massa pendukung Lukas Enembe di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua pekan lalu. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Ketua West Papua Council/Deklarator ULMWP Bucthar Tabuni angkat bicara mengenai kasus gratifikasi senilai Rp 1 Miliar yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Bucthar mengatakan, pada tahun ini, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi.

"Penetapan LE sebagai tersangka melalui surat pemanggilan itu telah memancing amarah rakyat Papua dan pendukung LE," kata Bucthar kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (24/8/2022) di Perumnas III Waena.

Baca juga: Kasus Gratifikasi Libatkan Lukas Enembe, Wapres Maruf Amin: Semua Orang Bisa Diproses Hukum!

"Para pendukung yang tidak menerima penetapan LE sebagai tersangka melakukan konsolidasi "Save Lukas Enembe," sambungnya.

Buchtar mengatakan, dalam kampanye save Lukas Enembe, banyak pihak telah memberikan dukungan berupa pernyataan-pernyataan dukungan terahdap LE.

 

 

"Dukungan Save Lukas Enembe dari partai politik, organisasi kepemudaan (OKP-OKP), organisasi masyarakat (Ormas), dan lebih dari dari tokoh agama di West Papua," katanya.

Menurut Buchtar, terlepas dari semua kepentingan masing-masing dukungan dan kontra “Save Lukas Enembe” kami hendak menyampaikan bahwa:

Baca juga: Minta Jokowi Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Pengacara Singgung Situasi di Papua

  1. Lukas Enembe adalah Pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di West Papua. Beliau adalah perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia di West Papua, Perpanjangan tangan Jakarta di West Papua.
  2. LE menjalankan Sistem Perundang-undangan dan sistem pemerintah Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua sebagai seorang Gubernur. Dengan ini, maka kepentingan NKRI itulah yang diamanatkan dan dijalankan oleh LE di West Papua.
  3. Sebagai Pejabat NKRI yang menjalankan Sistem UU dan Sistem Pemerintahan RI di West Papua, beliau dikontrol atau diawasi berdasarkan UU NKRI di West Papua. Beliau harus bertindak sesuai dengan kemauan dan kepentingan NKRI di West Papua.
  4. Jadi apabila beliau tidak mengamankan Kepentingan Jakarta, maka konsekuensinya Jakarta akan menjeratnya.

Buchtar menghimbau agar, kepentingan save Lukas Enembe jangan mengorbankan rakyat Papua.

"Semua rakyat Papua, pejabat pemerintah Indonesia dan rakyat biasa tidak boleh terpancing dengan wacana-wacana yang dikembangkan oleh Jakarta untuk mengadu-domba sesama rakyat Papua," tegasnya.

Untuk itu, Buchtar mengatakan, LE sebagai Pejabat NKRI di West Papua mestilah bertanggungjawab terhadap dugaan KPK. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved