Kapolda Papua: Penanganan Kasus Lukas Enembe Harus Ekstra Soft!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berharap penanganan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe agar tak mengganggu keamanan di Papua.

Pasalnya, kata Mathius, dalam pantauan Polda Papua, ada sejumlah warga dengan jumlah besar sedang berjaga-jaga di kediamannya Lukas Enembe.

Bahkan, sejumlah warga tersebut bisa saja menghalangi siapa pun yang datang ke lokasi tersebut. Termasuk KPK.

Baca juga: Kasus Lukas Enembe Terus Diproses, KPK Usut Aliran Dana APBD Papua: Giliran Dius Enumbi Diperiksa

Meski dianggap sebagai upaya menghalangi proses hukum, Fakiri menjelaskan bahwa sebaiknya segala upaya yang dilakukan KPK diusahakan agar tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Keberadaan massa yang berjaga tersebut merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyematkan status tersangka kepada Lukas Enembe dan bakal menjemput paksa gubernur dua periode itu. 

"Saya mempunyai tanggung jawab untuk bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, sehingga proses ini tidak berdampak pada gangguan keamanan di Papua, tentunya ekstra soft itu yang kita kedepankan," ujarnya di Jayapura, Jumat (21/10/2022).

Kondisi masyarakat adat di Papua, khususnya di pegunungan, masih menggunakan sistem "big man".

Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan bereaksi apabila ada upaya jemput paksa terhadap Lukas Enembe.

Karenanya, saat ini aparat keamanan terus berupaya untuk memberi pengertian melalui tokoh masyarakat dan agama, bahwa kasus yang menjerat Lukas Enembe adalah murni pidana.

"Tentu dalam penegakan hukum, khususnya korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, namun saya harus menyampaikan dan saya yakin di Jakarta pun mempertimbangkan dampak dari penegakan hukum itu, sehingga kita harus memberikan edukasi, menyampaikan hal-hal yang ringan supaya masyarakat tidak dihadap-hadapkan," kata Fakiri.

Baca juga: Lukas Enembe Sakit dan Terjerat Kasus Korupsi, Tokoh Adat Minta Pemerintah Pusat Tunjuk Pengganti

Selain itu, aspek keamanan nasional menjelang pelaksanaan G20 di Bali, dianggap menjadi pertimbangan dalam penanganan kasus Lukas Enembe.

"Bapak Kapolri menyampaikan tidak boleh ada kejadian apa-apa yang bisa berdampak pada keamanan nasional," ucap Fakiri.

Sebagai informasi, sejak 5 September 2022 Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Selain dicekal keluar negeri, beberapa rekening sebesar Rp 71 miliar yang diduga terkait dengan Lukas Enembe telah diblokir oleh PPATK.

KPK telah memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka pada 12 September lalu namun ia tidak hadir karena sakit.

Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 25 September 2022 dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan.

Pihak Lukas Enembe juga sudah mengajukan permohonan agar KPK memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk berobat ke Singapura.

Pada 5 Oktober 2022, KPK memanggil Yulce Wenda Enembe dan Bona Enembe yang merupakan istri dan anak Lukas Enembe, sebagai saksi dari kasus tersebut.

Namun melalui Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua, kedua orang tersebut menyatakan tidak memenuhi panggilan KPK.

Pada Selasa (11/10/2022), dua dokter spesialis dan seorang perawat dari Singapura datang ke Jayapura untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Kapolda Papua Minta Upaya Hukum terhadap Lukas Enembe Tak Ganggu Keamanan