Kongres Masyarakat Adat

Di KMAN VI Papua, Perempuan Adat Suku Kamoro di Mimika Suarakan Hak Kursi di DPRD

Kami menyuarakan agar perempuan harus ada di kursi DPR. Karena selama ini perempuan di nomorduakan dan tidak punya hak untuk berbicara

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua.com
HAK PEREMPUAN - Perempuan Adat Suku Kamoro dari Lembaga Musyawarah Adat Suku saat mengikuti sarasehan KMAN VI di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Perempuan Adat Suku Kamoro yang berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro menyuarakan haknya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat sarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI Papua.

Baca juga: Datang ke Jayapura, Peserta KMAN VI Terkesan Lihat Toleransi Umat Beragama di Papua 

Anggota Perempuan Adat Suku Kamoro, Mariana Nakiaya mengatakan selama ini hak perempuan selalu di nomor duakan oleh pemerintah.

"Kami menyuarakan agar perempuan harus ada di kursi DPR. Karena selama ini perempuan di nomorduakan dan tidak punya hak untuk berbicara," ujarnya kepada Tribun-Papua.com, Rabu (26/10/2022).

Menurutnya, pemerintah di wilayah Kabupaten Mimika masih menstigma bahwa perempuan dianggap tidak mampu.

Namun menurutnya itu tidak adil karena perempuan adat berjuang dan berpegangan tangan untuk memajukan perempuan adat lainnya.

Baca juga: Papeda Bungkus Diminati Kontingen KMAN VI Papua di Kampung Yoboi Sentani Jayapura

"Walaupun dari suku lain tapi ketika berbicara tentang hak perempuan Papua, kami saling mendukung," ujarnya.

Mariana mengakui organisasinya itu belum secara sah diakui karena kekurangan dana. Namun pihakya juga dirangkul oleh Solidaritas Perempuan Adat Mimika dan masih berjuang untuk mendapatkan akta dari notaris.

"Kami berjualan dengan menjual aksesoris dari keahlian kami, seperti ini harusnya Komisi C di DPR mengangkat. Tapi ini tidak bergerak sama sekali di Kabupaten Mimika," ungkapnya.

Baca juga: PHRI Jadikan KMAN VI Papua Jadi Ajang Promosi Positif, PHRI: Papua Makin Dikenal

Lanjut dia, perempuan adat mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Sementara itu, Perempuan di Suku Kamoro mendapatkan penghasillan dari hasil penjualan sagu, kepiting, udang, dan ikan. Juga hasil kebun seperti pinang, rambutan, dan pisang.

Baca juga: Momentum KMAN VI Papua, Festival Danau Sentani Kembali Digelar

"Sehingga perempuan harus disatukan dengan keadaan Otonomi Khusus (Otsus) yang ada. Karena Otsus ini ada juga perempuan punya hak ada di kursi-kursi DPR," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved