Kantor Gubernur Papua Barat Daya Berada di Kawasan Wali Kota

TRIBUN-PAPUA.COM - Kantor Gubernur Papua Barat Daya akan berkedudukan di kompleks perkantoran Wali Kota Sorong.

Penentuan Kantor Gubernur Papua Barat Daya ini setelah pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh DPR RI, di Jakarta pada Kamis (17/11/2022).

Sementara, Kompleks Perkantoran Kantor Wali Kota Sorong berada di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong.

Diketahui, Kantor Gubernur Papua Barat Daya berada persis di samping lapangan apel dan berhadapan dengan Gedung Lambertus Jitmau.

Baca juga: Wamendagri John Wempi Wetipo: Fasilitas Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya Sangat Siap

Kantor berlantai dua itu sebelumnya digunakan sebagai gedung Sekretariat Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diketuai Lambertus Jitmau.

Di depan kantor itu sudah ada banner spanduk berwarna putih dengan logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya.

Di banner itu sudah ada tulisan berwarna hitam, “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kantor Gubernur dan Sekretariat Daerah, Jl. Kurana No. 1 Remu - Sorong”.

Ruangan Gubernur Papua Barat Daya juga sudah disiapkan yang berada di lantai dua gedung.

Tersedia juga ruang rapat yang sudah dilengkapi dengan fasilitas kursi, meja dan infokus.

Tak hanya itu, beberapa kantor Pemerintahan Wali Kota Sorong juga dipinjamkan sementara untuk kantor strategis Pemprov Papua Barat Daya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo saat berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya itu berkesempatan meninjau gedung tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wamendagri mengatakan, penyelenggaraan Pemprov Papua Barat Daya jauh lebih siap dibandingkan tiga DOB baru, di Papua.

"Hari ini saya berkesempatan meninjau Gedung Kantor Gubernur PBD. Dan kesiapannya jauh lebih baik dari tiga DOB baru di Papua," kata John Wempi Wetipo kepada TribunPapuaBarat.com Senin (21/11/2022).

Dengan kesiapan yang ada, pemerintah pusat akan mempercepat peresmian dan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya.

Diagendakan, peresmian dan pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan digelar awal Desember 2022.

"Seharusnya persiapan itu enam bulan, tapi kami akan percepat peresmian dan pelantikan Penjabat Gubernurnya. Nanti kami kembali juga akan laporkan ke Bapak Mendagri," ungkap John Wempi Wetipo.

Terkait pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), ucapnya, belum dapat dokumen secara tertulis dari para Bupati dan Wali Kota yang ada di wilayah PBD.

Masing-masing kabupaten menyerahkan ASN sekitar 150 orang sehingga total tersedia 900 dari yang dibutuhkan 1.056 orang.

Baca juga: Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Mama Pedagang Bereaksi: Tak Mengubah Nasib Kami Jadi PNS

"Para bupati dan wali kota agar percepat data ASN supaya tim kami yang bekerja seminggu di sini bisa terselesaikan," ungkap John Wempi Wetipo.

Pengumpulan data ASN dilakukan, karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempercepat penyusunan semua perangkat beserta pegawainnya.

Dengan demikian, proses pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya juga bisa dilakukan secepatnya.

"Jadi pembentukan perangkat daerah dan managemen ASN, dan menyusun Peraturan Gubernur tentang Rancangan APBD Provinsi," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Sudah Ada Kepastian Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Ini Lokasinya,